"Kumuh tidak hanya fisik saja, tapi juga ekonomi dan lainnya. Karena itu di beberapa kota masih ada program kredit bergulir," jelas Sriyanto.
Menurutnya, lokakarya ini merupakan kesempatan untuk merancang persiapan pelaksanaan Kotaku 2016. Dimana program ini merupakan transformasi dari beberapa program pembedayaan pada tahun-tahun sebelumnya. "Kotaku ini adalah transisi dari program PNPM Mandiri perkotaan yang berakhir seiring habisnya masa jabatan Presiden SBY," jelasnya.
Namun, kata dia, program ini sedikit berbeda dengan program pengentasan kemiskinan yang lalu. Terutama dalam hal perencanaan. "Program ini masih fokus pada penanganan kemiskinan tapi perencanaannya berbasis kawasan," ujarnya
Selanjutnya, Sriyanto menerangkan Kotaku adalah program nasional yang menjadi platform penanganan kota kumuh yang dibiayai dari berbagai sumber. Baik itu dari pemerintah pusat, daerah, pihak swasta, donatur, dan lainnya. Kolaborasi peran dalam program ini, lanjutnya, memang sangat dibutuhkan dalam suksesnya program Kotaku tersebut.
Tak hanya itu, sinkronisasi perencanaan dengan pemerintah daerah juga sangat dibutuhkan agar program ini bisa optimal dalam peningkatan kapasitas SDM masyarakat. "Pemda menjadi nahkoda dalam menjalakankan platform ini. Termasuk meningkatkan kapasitas masyarakat," pungkasnya. [IC]
