Hal ini tertuang dalam Permen ESDM No 10 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Kegiatan Fisik Pemanfaatan Energi Baru dan Energi Terbarukan, Kementerien ESDM melalui Direktorat Jenderal DJEBTKE.
Pembangkit Energi Baru Terbarukan (EBT) itu berdasarkan permohonan bantuan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah (Pemda). Karena itu, pembangkit yang sudah dibangun diserahkan kepada Pemda untuk dikelola melalui Hibah Barang Milik Negara.
Sehingga tanggung jawab pemeliharaan PLTS yang dibangun sejak 2014 di Desa Banjar Sari, Kecamatan Enggano itu menjadi kewenangan Pemda sepenuhnya. Pembangkit yang memiliki kapasitas 50 KW (kilowatt) itu berpotensi mengurangi Emisi CO2 per tahun sebanyak 64 Ton.
Sementara, potensi penyerapan tenaga kerja dari proyek sambungan ini adalah 33 orang. Dalam kata lain, pembangunan infrastruktur ini akan bisa menunjang pengembangan potensi empat dari enam desa yang ada di Pulau tersebut yang belum teraliri listrik.
Keempat desa yang belum teraliri listrik yaitu Malakoni, Apoho, Meok, dan Ka’ana dengan estimasi investasi sebesar Rp15 miliar.
Selain itu, melalui Rencana Pembangunan Pulau Enggano secara Terpadu dan Terintegrasi, Pemerintah Bengkulu Utara mengusulkan pembangunan PLTS Terpusat melalui pembiayaan APBN Tahun Anggaran 2016-2019.
Diharapkan, tersedianya listrik di empat desa tersebut akan mendukung aksesibilitas Pulau Enggano sebagai Kawasan Strategis Nasional (KSN) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.
Sekedar informasi, Potensi unggulan yang dapat dikembangkan di Pulau Enggano adalah pertanian, perikanan, dan pariwisata untuk kesejahteraan masyarakat. [GP]
