“Kritik kita, BPD itu (kini) lebih menempatkan dirinya sebagai pelaku bisnis, lupa bahwa BPD itu didirikan karena ada Pemda. Karena itu dia harus connect, pada waktu ia menyusun rencana kerja tahunan, coba tengok apa bunyi RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah),” ujar Farouk Muhammad, Selasa (23/8).
Menurut Farouk, BPD saat ini harus lebih proaktif memainkan perannya sebagai salah satu lokomotif ekonomi daerah, serta lebih inovatif dalam memberikan pelayanan perbankan.
“Jangan terkungkung bahwa kami pelaku bisnis terus cari aman, takut kena korupsi. Selama transparan dan akuntabel why not (kenapa tidak),” katanya.
Senator asal NTB ini juga menilai BPD masih banyak memberikan kredit konsumtif khususnya bagi pegawai negeri sipil (PNS) yang lebih aman dari sisi tingkat kredit bermasalah (NPL), dibandingkan menyalurkan kredit ke sektor produktif.
Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), per Juni 2016 porsi kredit produktif BPD mencapai 29,35 persen, menurun dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya 31,07 persen. Sementara sekitar 70 persen disalurkan ke kredit konsumtif.
“Coba berikan KUR (kredit usaha rakyat) ke pengusaha kecil atau kaki lima. Anda (BPD) harus berani masuk ke sana,” ujar Farouk. [GP]
