Gubernur Ridwan MuktiBENGKULU, PB – Pemerintah Provinsi Bengkulu mengaku kelabakan dan pusing dengan adanya pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU) oleh menteri keuangan. Pemotongan anggaran itu mengancam pembayaran pekerjan proyek fisik yang saat ini sudah berjalan.

Pemprov Tak Sanggup Bayar Tunjangan 7.000 PNS

Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Bengkulu Ediansyah, mengatakan selain dana DAU, dalam tahun ini saja sudah ada pengurangan pajak daerah tentang pajak kendaraan bermotor berplat kuning sampai 30 persen, berdasarkan Permendagri, lalu dan bagi hasil sebesar Rp 43 miliar dan terakhir DAU sebesar Rp 193 miliar.

“Berarti sudah hampir Rp 300 miliar yang dikurangi, kalau kolep (bangkrut) tidak juga. Tapi kalau pusing tujuh keliling iya,” kata Ediansyah, kamis (25/8).

Menurut Edi, hingga Agustus 2016 ini kegiatan fisik sebagian besar sudah berjalan dan membutuhkan pembayaran. Meskipun dari pihak kontraktor belum ada permintaan pembayaran.

Hal inilah yang menyebabkan dana kas daerah membengkak, ditambah lagi masuknya PAD Provinsi, sedangkan uang keluar hanya untuk kegiatan rutinitas saja.

“Bukan berarti tidak kita gunakan, tapikan memang belum ada tagihan. Masak kita mau bayar kalau belum ada yang minta. Kedepannya kita juga dilema, ada yang mau bayar tapi uangnya nggak ada,” tambahnya.

Ediansyah membantah jika pemotongan anggaran ini disebabkan program rasionalisasi yang dilakukan Gubernur Bengkulu. Sebab rasionalisasi anggaran diambil dari belanja daerah yang dialihkan untuk inftasratruktur.

Sementara untuk serapan anggaran APBD yang baru berjalan 37 persen, Ediansyah mengaku hal itu disebabkan rasa ketakutan dari SKPD dalam menjalankan anggaran. “Padahal pak gubernur mempersilahkan program-program berjalan, apa lagi soal kegiatan. Yang dirasionalisasi kan hanya belanja rutin,” lanjut Edi.

Untuk mengatasi persoalan ini, Edi berencana mengadu kepada kementrian keuangan dengan mengirim surat permohonan tentang kondisi keuangan Bengkulu. Rencana lainya adalah dengan memaksimalkan sumber PAD Provinsi. “Kita ingin mereka tahu kondisi di Bengkulu, nanti Pemprov akan buat surat permohonan,” kata Edi.

Sementara itu, minimnya anggaran daerah juga menyebabkan pemerintah provinsi Bengkulu tidak akan membayarkan uang Tunjangan Daerah (TD) kepada 7000 lebih pegawai. Meskipun sebelumnya Gubernur beralasan tidak dibayarkannya TD karena dikhawatirkan menyalahi aturan.

Menurut Edi, kecilnya APBD Provinsi membuat pemerintah harus pintar-pintar berhemar, apalagi dalam kondisi keuangan saat ini. “Kalau tidak ada duitnya gimana, provinsi lain enak APBD nya besar. kita berhara saja jangan PLN memutuskan listrik,” pungkasnya [MS]