BENGKULU, PB – Rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Teluk Sepang menjadi sorotan setelah sebelumnya, puluhan orang yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Bengkulu (KMSB) menggelar aksi penolakan pembangunan PLTU tersebut.Kini giliran DPRD Provinsi berkomentar soal pembangunan PLTU tersebut. Ketua Komisi III DPRD Provinsi Bengkulu Jonaidi menegaskan, pihaknya menyarankan agar Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti hati-hati dalam memberikan perizinannya.
“Terkait rencana pembangunan PLTU itu, kami sudah menegaskan agar Pemda hati-hati. Jangan sampai nanti kejadian Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) yaitu Nur Alam terjadi di Bengkulu,” ungkap Jonaidi saat ditanyai sebelum masuk ruangan komisi, Senin (29/8).
Dari informasi yang terhimpun saat ini sambung Jonaidi, untuk pembangunan PLTU tersebut baru sebatas pengurusan izin Amdal.
“Kita minta pihak PLN mengurus semua perizinan mutlak sesuai aturan yang berlaku. Dan jangan sampai nanti adanya PLTU tersebut izinnya tumpang tindih dengan Pelindo,” tegas politisi Gerindra tersebut.
Dan terkait lahan yang akan digunakan dimana itu merupakan bagian dari milik Pelindo, PLN juga harus jelas karena telah puluhan tahun lahan tersebut tidak bisa dimiliki oleh masyarakat. Jangan nanti tiba-tiba PLN bisa sementara masyarakat disana tidak.
“Ingat PLTU itu harus kita kaji secara mendalam. Kalau masyarakat saja tidak boleh menguasai lahan itu, kenapa PLTU bisa seenaknya,? Dan kami setuju dengan apa yang disampaikan oleh aktifis lingkungan, seperti Walhi dan yang lainnya. PLTU itu kan menggunakan bahan batu bara sementara di kawasan itu pemukiman banyak penduduk, emisi gas buangnya bagaimana, dampak yang ditimbulkan nanti bagaimana,? Kita perlu mengkaji itu sedetil mungkin. Untuk itu dalam waktu dekat kami akan memanggil pihak terkait serta mengajak aktifis lingkungan untuk membahas rencana pembangunan PLTU ini,” pungkas Jonaidi. [MS]
