DPRD ProvinsiBENGKULU, PB – DPRD Provinsi Bengkulu merasa pesimis terhadap visi dan misi Gubernur yang tertuang dalam RPJMD 2016-2021. Hal ini disampaikan Sekertaris Komisi III DPRD Provinsi Bengkulu, Helmi Paman, diruang kerjanya, Kamis (18/08/2016).

Pesimisme dewan atas program kerja pemerintah Provinsi Bengkulu tentunya beralasan. Apalagi dewan sempat melakukan rapat alot,panjang dan penuh perdebatan sebelum mengesahkan RJMD 2016-2021.

Helmi Paman, turut membahas RPJMD sebelum disahkan, mengatakan program gubernur yang bombastis untuk fokus pada infrastruktur dasar dan pengembangan desa tertinggal tidak disertai dengan ketersediaan anggaran yang cukup. Apalagi menurutnya, Program SKPD sama sekali tak mencerminkan visi dan misi besar tersebut.

“Iya, kami merasa pesimis karena programnya bagus tapi anggarannya kecil, kalau uangnya tidak ada gimana mau kerja ? apalagi program SKPD banyak yang tidak sinkron dengan visi dan misi Gubernur. Kalau memang Gubernur hebat harus pakai dana pusat dan buktikan itu,” kata Helmi.

Ia mencontohkan jalan lintas terpadu antar provinsi ingin dibangun tapi anggarannya tidak ada. Soal inflasi tiap tahun juga harus difikirkan, makin tinggi inflasi maka biaya pembangunan juga makin besar.

Selanjutnya, keinginan Gubernur untuk memaksakan rasionalisasi dalam anggaran APBD-P 2016 akan berpotensi melanggar aturan hukum. Tak hanya itu, rasionalisasi akan menunda banyak kegiatan yang sudah dirancang, akibatnya pembangunan akan tersendat.

“Anggaran tahun ini sudah diatur dalam Perda APBD 2016, jadi merubah rencana anggaran akan berdampak melanggar hukum,” terang Helmi.

Selain itu, masih banyak rencana kegiatan yang belum berjalan. “Misalnya aspirasi masyarakat seperti perbaikan jalan, walaupun hanya 200 Meter atau 1000 Meter tapi harus kami realisasikan, kalau tak direalisasikan kami akan merasa malu,” tutupnya. [MS]