BENGKULU SELATAN, PB - Validitas data penerima Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui Kartu Indonesia Sehat (KIS) dipandang perlu dilakukan verifikasi ulang. Pasalnya saat penyaluran KIS banyak identitas penerima kartu yang tidak jelas, sehingga pihak kelurahan/desa kesulitan untuk menyalurkan KIS tersebut.Salah satu contohhnya terjadi di Kelurahan Ketapang Besar Kecamatan Pasar Manna. Setidaknya ada 64 Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) yang tidak tersalurkan.
Hal tersebut diungkapkan oleh Tenaga Kerja Sosial Kecamatan (TKSK) Pasar Manna Minsunadi. Berdasarkan temuannya di lapangan, menurut Minsunadi, hampir seluruh Kelurahan termasuk juga desa mengalami hal yang sama. Sehingga, lanjutnya, pihak pemerintah daerah dan instansi terkait dipandang perlu melakukan verifikasi dan pendataan ulang masyarakat penerima KIS.
Bukan hanya KIS, Kartu Indonesi Pintar (KIP) sambung Minsunadi juga dipandang perlu dilakukan pendataan ulang. Pasalnya tidak sedikit ditemukan nama-nama penerima KIP sudah tidak sekolah lagi. Bahkan menurutnya ada ditemukan beberapa penerima KIP yang sudah menikah dan memiliki anak.
"Penerima KIS itu mungkin namanya ada yang salah, sehingga tidak tahu mau dikasihkan ke siapa kartu ini. Sedangkan kalau dilihat di data kependukan nama yang tertulis di KIS tidak ada. Mungkin bisa jadi yang tertulis itu hanya nama panggilan. Tapi masa satupun tidak ada yang kenal. Sehingga menurut hemat kami, ini perlu dilakukan verifikasi dan pendataan ulang," ujar Minsunadi di dihadapan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Gusnan Mulyadi, Senin (15/8/16) di Balai Sekundang saat acara ramah-tamah dengan veteran dan pejuang menyambut HUT RI ke 71 di Bengkulu Selatan.
Menurut Minsunadi, dengan adanya kartu yang tidak tersalurkan tersebut maka masyarakat penerima akan dirugikan. Di samping itu, untuk penerima Jamkesda, Pemerintah Daerah (Pemda) Bengkulu Selatan juga dirugikan. Bagaimana tidak, pemerintah telah mengelurakan anggaran yang cukup besar untuk program Jamkesda.
"Pemerintah rugi telah mengeluarkan anggaran untuk jamkesda, meskipun kartu yang tidak jelas identitasnya itu tidak tersalurkan, tapi Pemda tetap membayar preminya. Yang saya sebutkan di Ketapang baru ada 64 kartu, itu baru di sana, belum lagi ditambah di Kelurahan dan desa yang lain. Berapa uang yang anggarannya sia-sia," ujar Minsunadi.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Bupati Bengkulu Selatan Gusnan Mulyadi memerintahkan kepada instansi terkait untuk mengkaji hal tersebut.
"Terima kasih atas saran, informasi dan masukannya. Kepada pihak terkait, dinas kesehatan, instansi terkait lainnya termasuk juga pak assisten untuk mengkaji dan mengambil langkah atas temuan ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih pak Minsunadi. Nanti saya minta bagi datanya ya," ungkap Gusnan Mulyadi. (Apdian Utama)
