JAKARTA, PB - Sebagai negara agraris, sektro pertanian diharapkan menjadi penyumbang terbesar bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan nasional. Namun, faktanya 60 persen penduduk yang berkerja di sektor pertanian justru memiliki indeks kesejahteraan yang rendah.Dari data terhimpun, pembangunan pertanian dan pangan Indonesia disebutkan tidak bisa lagi diandalkan karena usaha tani skala kecil, seperti pengelolaan lahan padi, jagung, kedelai yang hanya 0,5 hektar per rumah tangga petani dan juga tidak bisa bertumpu pada kepemilikan sapi potong/perah rakyat yang hanya 1-2 ekor per rumah tangga, kepemilikan ayam pedaging dan petelur 2.000 ekor.
Selain produktifitas pertanian yang rendah, masalah ketenagakerjaan juga menjadi masalah, pasalnya usia produktif justru memilih bekerja ke kota sebagai masyarakat urban. Akibatnya, tenaga kerja sektor pertanian turun lebih dari 6,7 juta orang atau tenaga kerja bukan pertanian secara keseluruhan tumbuh sekitar 6,0 persen per tahun. Sektor pertanian secara perlahan mulai ditinggalkan.
Masalah lainnya yang dihadapi oleh Indonesia adalah kualitas tenaga kerja yang masih rendah. Walaupun angka pengangguran pada lulusan perguruan tinggi terus meningkat, tetapi sebagian besar tenaga kerja Indonesia merupakan lulusan pendidikan dasar (SD-SMP) yang tentunya memiliki daya saing yang relatif rendah. Sebanyak 52.945.034 jiwa (55,6 %) penduduk yang bekerja berpendidikan SD.
Dilihat dari pendidikannya 59, 2 % petani tidak menamatkan SD, sebanyak 32,1 %, tamatan SLTP dan SLTA masing-masing 5,7 dan 2,9 %. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pembangunan sektor pertanian tidak disertai dengan upaya yang memadai dari pemerintah dalam bentuk kebijakan yang kondusif untuk berkembangnya sektor tersebut.
Masalah ketenagakerjaan
Untuk itu, Kementerian Pertanian tengah menyusun grand desain (disain besar) regenerasi petani yang melibatkan sistem pendidikan, pelatihan dan penyuluhan pertanian. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Pending Dadih Permana mengatakan grand disain regenerasi petani mengacu pada Grand Strategi Pembangunan Pertanian.
“Regenerasi petani mendesak kita lakukan saat ini,” tambah Pending Dadih Permana pada Rapat Pimpinan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian di Batangkaluku, Sulawesi Selatan yang secara khusus membahas regenerasi petani dan evaluasi pelaksanaan Gerakan Pemberdayaan Petani Terpadu (GPPT) (5/8).
Seperti dilansir Sinartani, regenerasi petani menurut Pending Dadih Permana perlu dilakukan dalam sebuah gerakan dengan langkah operasional yang jelas.
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Sensus Pertanian 2013 terlihat struktur usia petani Indonesia sangat timpang, sebanyak 62% di antaranya berusia di atas 45 tahun, 26% berada di rentang usia 35-45 tahun, dan hanya 12% yang berusia di bawah 35 tahun. BPS juga mencatat dalam kurun sepuluh tahun 2003-2013, rumah tangga tani berkurang sebanyak 5 juta.
Melihat kondisi SDM pertanian yang seperti itu, Kementan tengah menyusun strategi, road maps dan Langkah Operasional yang terintegrasi. “Regenerasi bukan pada petani saja. Regenerasi Aparatur secara sistem juga harus dipersiapkan meliputi aspek manajerial dan teknis. Regenerasi petani harus juga memperhatikan segi on farm, off farm, dan non farm,” tambahnya.
Kebijakan dan Strategi yang dirumuskan meliputi penetapan basis kawasan dan basis kelembagaan (aparatur dan pelaku), sinergi dengan penyuluhan, pelatihan dan pendidikan. “Kita identifikasi peran jejaring mitra. Kita akan tumbuhkan tunas/kader yang dilakukan secara berjenjang dan intensif,” tambahnya.
Bangun Kawasan Sentra Pangan
Saat mengevaluasi pelaksanaan GPPT, Rapim ini memutuskan percepatan pelaksanaan Gerakan Pemberdayaan Petani Terpadu (GPPT) yang merupakan program prioritas Badan PPSDMP segera dijalankan sesuai dengan instrumen-instrumen kegiatan yang ada.
“Kawasan Sentra Pangan (KSP) di masing-masing wilayah harus dijadikan prioritas pelaksanaan GPPT dan dipastikan ada monitoring serta supervisi terpadu untuk melakukan advokasi terhadap unit kerja yang masih lambat mengeksekusi dan realisasi serapan anggaran di bawah rata-rata,” tambah Pending Dadih Permana.
Pendampingan oleh mahasiswa/alumni perguruan tinggi mitra merupakan bagian dari GPPT lanjutnya, dilakukan di BP3K yang mendapat faslitasi penyuluhan. Pesertanya dipilih secara selektif dengan mempertimbangkan kesiapan dan pengalaman yang memadai untuk terjun di lapangan. Kegiatan pendampingan dilakukan pada WKPP yang belum terjangkau oleh penyuluh pertanian. Selain itu mahasiswa juga melakukan kegiatn lain terkait UPSUS untuk membantu memantau penerapan aspek-aspek penyuluhan yang telah dilaksanakan di lapangan;
Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, segera melakukan supervisi terhadap almuni Diklat Tematik untuk memastikan apakah purna widya diklat telah melakukan pendampingan di wilayah KSP yang berada di WKPP penyuluh tersebut.
Kegiatan pendampingan mahasiswa yang hanya dilaksanakan selama 3 bulan dianggap sangat kurang oleh para penyuluh pertanian. Untuk mengantisipasi hal tersebut, tugas yang dibebankan kepada Mahasiswa untuk melakukan supervisi terhadap kegiatan UPSUS dapat dilaksanakan oleh Dosen Pembimbing masing-masing dalam lingkup kegiatan GPPT. (Tina Indani)
