JAKARTA, PB - Pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla kembali memberikan perhatian khusus kepada nelayan kecil dan nelayan tradisional yang selama ini nasibnya kurang diperhatikan. Tak lama lagi bakal bersenang hati. Pasalnya, pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memberikan asuransi secara gratis.Setidaknya ada sekitar satu juta nelayan kecil dan nelayan tradisional yang memiliki kapal 10 Groos Tonage (GT) ke bawah bakal mendapatkan jaminan asuransi cuma-cuma tersebut. Sesuai rencana asuransi nelayan ini akan di-launching pada awal Agustus 2016.
Hal ini tidak mengherankan mengingat dua per tiga wilayah Indonesia adalah lautan serta memiliki potensi perikanan sangat besar. Sebagian besar nelayan tinggal tersebar di 3.216 desa yang terkategori sebagai desa nelayan (mayoritas penduduknya berprofesi sebagai nelayan).
Bantuan berupa premi asuransi kepada nelayan tersebut diharapkan bisa menunjang kegiatan nelayan saat melaut. Sebab, nelayan kecil dan tradisional yang melakukan penangkapan ikan di laut resikonya cukup tinggi. Asuransi tersebut sesuai semangat Undang-Undang (UU) No.7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam.
“Asuransi nelayan ini memang baru pertama kali dilakukan KKP dan akan di-launching awal Agustus 2016 mendatang,” kata Direktur Kenelayanan Ditjen Perikanan Tangkap KKP, Syafril Fauzi, di Jakarta, pekan lalu.
Menurut Syafril Fauzi, sesuai amanat UU No. 7 Tahun 2016, KKP pada tahap awal akan fokus ke nelayan kecil dan tradisional. Alasannya, dari 38 juta rakyat miskin, ada sekitar 7,8 juta berada di pesisir yang kehidupan sosial ekonomi sangat rentan. Dari jumlah masyarakat yang tinggal di pesisir tersebut sebanyak 2,7 juta adalah nelayan kecil.
“Kalau kita lihat di struktur usaha perikanan tangkap, mereka (2,7 juta,red) nelayan itu mayoritas nelayan kecil dengan kapal 10 GT ke bawah. Nelayan kecil dan tradisional inilah yang akan kita berdayakan melalui asuransi nelayan,” papar Syafril, yang dirilis Sinartani.
Berdasarkan data Survei Sosial dan Ekonomi Nasional 2013 (Badan Pusat Statistik) yang diolah, diketahui bahwa hanya 2,2 persen rumah tangga di Indonesia yang memiliki kepala rumah tangga berprofesi sebagai nelayan. Jumlahnya sekitar 1,4 juta kepala rumah tangga nelayan. Secara keseluruhan jumlah nelayan di Indonesia diperkirakan sebanyak 2,17 juta (hanya 0,87 persen tenaga kerja).
Provinsi dengan jumlah nelayan paling banyak di Indonesia ialah Provinsi Jawa Timur (mencapai lebih dari 334.000 nelayan), diikuti Jawa Tengah (lebih dari 203.000 nelayan) dan Jawa Barat (sekitar 183.000 nelayan). Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, dan Aceh berturut-turut menjadi provinsi dengan jumlah nelayan terbanyak ke-4, ke-5, dan ke-6 di Indonesia. Jumlah nelayan paling sedikit ditemui di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Maluku Utara. (Yn)
