REJANG LEBONG, PB - Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong belakangan diketahui tengah mempersiapkan nomenlatur perubahan baru sesuai dengan PP nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Perubahan nomenlatur dari pusat ini diketahui tengah digodok untuk selanjutnya dibahas guna dijadikan Peraturan daerah (Perda).Dikonfirmasi, Kabag Organisasi setdakab Rejang lebong, Sumardi menjelaskan, dalam perubahan nomenlatur ini sesuai dengan tipologi atau kriteria dimasing-masing daerah. Dalam nomenlatur yang disampaikan oleh pemerintah pusat, terdiri dari tiga tipe yakni Tipe A, B dan Tipe C.
Untuk tipe A terdiri dari Kependudukan dan catatan Sipil, kemudian Kesehatan, Ketahanan pangan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, sekertariat daerah, inspektorat.
Selanjutnya, untuk tipe B terdiri dari Satpol PP, pemadam kebakaran, keuangan, lingkungan hidup, pariwisata, pekerjaan umum dan tata ruang, pendidikan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, badan perencanaan, pertanian, sekertaris dewan dan tenaga kerja.
"Sedangkan Untuk tipe C sendiri yakni kebudayaan, perikanan, BKD, komunikasi dan informatika, koperasi usaha kecil dan menengah, pemberdayaan masyarakat dan desa, penanaman modal dan pelayanan terpadu, pedagangan, perhubungan, perindustrian, perumahan dan kawasan pemukiman, dinas sosial dan dinas tranmigrasi," kata Sumardi.
Ditambahkan Sumardi, untuk tipe C bisa digabungkan dengan tipe A atau B dengan cara menyesuaikan dengan kemampuan anggaran dan kebutuhan aparaturnya yang dinilai masih satu rumpun dan bisa digabungkan. "Kalau saat ini yang sudah ada dikabupaten Rejang lebong yakni 26 Dinas, 8 badan, 3 kantor, 2 sekertariat dan 1 inspektorat, dan untuk perubahan nomenklatur ini untuk Rejang lebong ini bisa 26 dinas dan 6 badan," kata Sumardi.
Sementara itu, untuk dinas kehutanan dan Pertambangan rencananya akan ditarik langsung oleh Pemerintah Pusat. "Sekarang ini masih dalam persiapan pembahasan dengan pihak-pihak terkait," kata Sumardi. (Ifan)
