JAKARTA, PB - Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk menilai keberhasilan pembangunan, sebab diikuti dengan kemampuan produksi dalam masyarakat yang bertambah. Namun, pertumbuhan ekonomi tidak serta merta meningkatkan kesejahteraan jika terjadi inflasi, sebab disaat pendapatan masyarakat meningkat maka disaat yang sama pula terjadi kenikan harga pasar (price level).Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, laju inflasi di Juli 2016 mencapai 0,69%. Tingkat inflasi ini tercatat merupakan yang terendah inflasi Juli sepanjang 5 tahun terakhir. Sementara itu, pada kuartal kedua tahun ini pertumbuhan ekonomi mencapai 5,18% dibanding tahun lalu.
Meski inflasi rendah dan pertumbuhan ekonomi membaik, namun pemerintah tetap mewaspadai gejolak ekonomi global yang cenderung melemah. Karena itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam sambutannya membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) VII TPID Tahun 2016 di Grand Sahid Jaya Hotel, Jakarta, mengingatkan agar kepala daerah mewaspadai gejolak inflasi.
Presiden meminta para kepala daerah, yaitu gubernur, bupati, dan wali kota untuk betul-betul memperhatikan angka inflasi. Ia mengingatkan, pertumbuhan ekonomi memang penting tetapi inflasi juga sangat penting. Bagi daerah yang belum memiliki Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) segera membentuk. “Kalau bisa ada anggaran untuk pengendalian harga. Sehingga begitu bergejolak langsung bisa dilakukan intervensi,” tutur Presiden.
Selain itu, Presiden juga mengapresiasi berbagai daerah yang melakukan inovasi dalam menekan inflasi. Di Jawa Timur misalnya, intervensinya di sisi transportasinya, bisa di Pak Gubernur Jawa Timur. Di Jakarta intervensinya di harga, misalnya harga daging yang dijual di luar Rp110 ribu–Rp120 ribu, dijual oleh Gubernur DKI Rp39.000.
“Saya kira kota-kota yang lain bisa melakukan itu, selain hal-hal rutin yang sering kita lakukan, pasar murah, pasar murah, ya itu bisa. Tapi kalau lebih menyasar, lebih detil akan lebih baik,” tutur Presiden Jokowi baru-baru ini.
Presiden juga meminta Polres, Kejaksaan, Pemda, dan Bank Indonesia agar setiap minggu, setiap dua minggu, setiap bulan melakukan cek ke tempat-tempat gudang penyimpanan bahan-bahan pokok, apakah mereka menumpuk terlalu banyak yang mengindikasikan mau main-main harga atau apakah mereka tidak punya stok.
“Itu harus kita ketahui. Kalau stoknya sudah menipis berarti harus ada sebuah tindakan untuk memperbesar stok yang ada di situ. Tetapi kalau bertumpuk-tumpuk, hati-hati ini mau main-main stok. Langsung perintah mereka untuk mengeluarkan stok sehingga harga di kota, kabupaten, dan provinsi akan menjadi stabil lagi,” tegas Presiden.
Pada bagian akhir pidatonya Presiden Jokowi memaparkan gambaran mengenai pertumbuhan ekonomi inflasi dan pertumbuhan ekonomi inflasi. Presiden mengingatkan, untuk tidak senang dulu kalau memiliki pertumbuhan ekonomi 9%.
Kalau pertumbuhan ekonomi 9% tapi inflasi 15%, lanjut Presiden, rakyat tekor 6%. “Punya uang tapi mau beli sesuatu dia mahal. Kita harus ngerti itu. Kalau pertumbuhan ekonomi 9, inflasinya 3, ini yang kita cari. Berarti rakyat beli itu mudah sekali untuk menjangkau harga yang dijual itu mudah,” papar Presiden seraya menjawab pertanyaan kenapa pertumbuhan ekonomi penting, kenapa inflasi itu juga penting.
“Oleh sebab itu harus kita kendalikan. Hati-hati, jangan bangga dulu terhadap yang namanya pertumbuhan ekonomi kalau tidak bisa mengendalikan inflasi,” tutur Presiden.
Presiden juga menunjukkan contoh Singapura misalnya, yang inflasinya malah minus 0,54%. Sementara Malaysia pada 2015 sebanyak 2,1%., Amerika 0,12%, Eropa 0,04%. Sedangkan Indonesia 2014 ada 8,36%, 2015 sebanyak 3,35 persen, dan 2016 ini diharapkan juga antara 3-4.
“Range-nya akan kita atur seperti itu dan nanti 2018 3,5 plus dan minus, pokoknya terus harus turun, harus turun, harus turun,” tegas Presiden.
Rakornas TPID itu dihadiri oleh Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko Polhukam Wiranto, Menko Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan, Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardjojo, Menkeu Sri Mulyani Indrawati, Mendagri Tjahjo Kumolo, Seskab Pramono Anung, Pimpinan dan Anggota DPR RI, Gubernur, Bupati dan Wali kota seluruh Indonesia. (Yn)
