Dardak menjelaskan, sesungguhnya dukungan infrastruktur PUPR untuk Pulau Enggano sudah sejak 2015. Namun baru sebatas dukungan untuk pekerjaan peningkatan struktur jalan lingkar dan pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). Namun diakuinya total bantuan nilainya masih relatif kecil.
“Untuk dukungan tahun 2017 dan 2018 juga sudah diprogramkan. Hanya saja tidak terfokus untuk Kabupaten Bengkulu Utara saja melainkan untuk cakupan provinsi,” jelas Dardak.
Menurut Dardak, khusus untuk paket proyek pembangunan SPAM di Pulau Enggano disediakan anggaran sebesar Rp2,7 miliar. Sementara untuk peningkatan struktur jalan nilai anggarannya sekitar Rp19 miliar.
Sebelumnya Bupati Bengkulu Utara Mian mengharapkan dukungan pemerintah pusat untuk membangun Pulau Enggano yang memiliki 221 desa, dan berpenduduk sekitar 3.354 jiwa pada 2014 lalu.
“Kami sangat membutuhkan dukungan pemerintah pusat untuk menjadikan kawasan Pulau Enggano menjadi destinasi pariwisata nasional. Kami telah berkoordinasi dengan Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah di Kementerian PUPR,” tegas Mian.
Pulau Enggano merupakan pulau terluar Indonesia yang terletak di Samudra Hindia. Sehingga memiliki posisi yang sangat strategis sebagai salah satu pulau terluar. Pulau Enggano ini masuk bagian wilayah pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu dan merupakan satu kecamatan. Pulau ini berada di sebelah barat daya dari kota Bengkulu. Di sisi lain, Pulau ini juga memiliki kawasan konservasi perairaan yang luasnya mencapai 37.167,93 hektar.
Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan agar pembangunan pulau ini dibangun secara bersama-sama antar Kementerian/Lembaga untuk dioptimalkan kekayaan alam, kekayaan budaya demi kesejahteraan masyarakat yang menghuni pulau ini.
Harapan tahun ke depan (2021) di Pulau Enggano harus terwujud jalan lingkar sepanjang 17 km dari Malakoni hingga Kahyapu. Keberadaan jalan lingkar ini untuk memperkuat rantai perekonomian antar desa. Adapun rencana pembangunan jalan lingkar sebelumnya tertuang dalam Perpres 13 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Sumatera.
Dalam Keputusan Menteri PU No. 567/KPTS/M/2010 disebutkan, hingga kini terdapat jalan utama atau jalan strategis nasional (ruas Banjarsari – Malkoni – Kahyapu) dimana sekitar 17 km dalam kondisinya rusak berat dari total panjang 52 km. Ironisnya, untuk kebutuhan pembangunan material harus didatangkan dari luar pulau. Sementara itu, pembangunan di Pulau ini harus berwawasan lingkungan. [GP]
