"Pemerintah setiap tahun menganggarkan penyediaan vaksin bagi seluruh sasaran bayi," tutur Menteri Kesehatan RI, Prof. Dr. dr. Nila Farid Moeloek, Sp.M(K).
Sementara itu, berkaitan dengan pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan dan Pelaksanaan Vaksinasi Ulang, Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes RI mengeluarkan surat edaran kepada Dinas Kesehatan beberapa daerah perihal Data Anak yang telah Diverifikasi Mendapatkan Vaksin Palsu untuk dilakukan tindak lanjut pemeriksaan kesehatan dan imunisasi ulang sesuai prosedur.
"Satgas bersama dengan Dinas Kesehatan setempat dan IDAI telah melakukan pemeriksaan kesehatan dan vaksinasi ulang terhadap anak yang telah diverifikasi mendapatkan vaksin palsu tersebut di atas sejak 18 Juli 2016," kata Nila.
Sebagai langkah tindak lanjut, sambungnya, sebagian besar anak yang terverifikasi mendapatkan vaksin palsu sudah diperiksa kesehatannya dan mendapat vaksinasi wajib ulang. Pemeriksaan kesehatan dan vaksinasi yang dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan (Fasyankes) di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat (Kab. Bekasi, Kota Bekasi) dan Banten (Kota Tangerang), dengan rincian sebagai berikut: DKI Jakarta sebanyak 623 dari 915 anak (68%); Provinsi Jawa Barat sebanyak 215 dari 374 anak (57%); dan Provinsi Banten sebanyak 137 dari 211 anak (65%).
"Data anak yang telah diverifikasi telah diberitahukan kepada orang tua yang bersangkutan untuk dilakukan vaksinasi ulang," tambah Menkes.
Ada beberapa alasan hingga saat ini belum melakukan vaksinasi ulang, antara lain adalah hasil skrining tidak perlu dilakukan vaksinasi ulang (303 anak), menolak (37 anak), sedang sakit (31 anak), tidak bisa dihubungi (113 anak), berada di luar kota (10 anak), tidak datang (21 anak), dan lain-lain (10 anak). [GP]
