"Dalam Undang-Undang (UU) dan peraturan pemerintah menyatakan bahwa perguruan tinggi minimal di tahun 2017 dosennya itu harus S-2," jelas Anggota Komisi X DPR Marlinda Irwanti.
Politisi Golkar itu pun menanyakan target Kemenristek Dikti ketika akan menjalankan peraturannya bahwa tahun 2017 itu agar semua dosen S-1 bisa segera S-2. Sebab, ia menilai ini merupakan permasalahan yang sangat mendasar dalam dunia pendiidkan Indonesia.
“Nah ini kan harus ditargetkan oleh Kemenristek Dikti melalui dananya. makanya Panja hari ini sebenarnya kita ingin melihat bentuk anggaranya. Jangan berbicara anggaran dulu. Kita bicara pola, sistem yang dibangun, bagaimana target yang dilakukan untuk bisa menyelesaikan permasalahan dosen,” jelasnya.
Lebih lanjut Merlinda mengatakan belum lagi berbicara terkait sertifikasi dosen yang baru 100 ribu. Padahal kalau mau bersaing dengan negara lain apalagi sudah masuk Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), para dosen ini harus mempunyai sertifikasi dosen.
“Dosen tidak bisa disebut dosen kalau tidak memiliki sertifikasi. Ini tangung jawab pemerintah. Mereka harus punya target 2017, sekitar 230 ribu dosen harus sudah sertifikasi. Nah hari ini kita bicara target mereka untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah seperti itu. Apa programnya kemudian bagaimana indikator-indikator pengukuran untuk bisa mencapai target baru kita bicara dana,” ungkapnnya.
“Jadi jangan dibalik mereka minta dana dulu tetapi kita tidak tahu yang dibangun seperti apa, minimal dia harus punya target jadi kita tidak bicara lagi nanti 2018 mengenai sertifikasi dan dosen S-2. Sampai kapan negeri ini selesai untuk membangun," pungkasnya. [GP]
