JAKARTA, PB - Pendidikan kejuruan (vokasi) dilaksanakan untuk menyiapkan peserta didik menjadi calon tenaga kerja yang siap bersaing di pasar kerja. Selain mencetak lulusan terdidik, juga terlatih dan terampil dalam kompetensi/bidang keahlian tertentu. Sayangnya keberadaan Sekolah Vokasi Nasional Masih Tertinggal baik dari segi penguasaan teknologi dan kompetensi lulusan masih tertinggal jauh.
Realita tersebut menjadi tantangan bagi lembaga pendidikan kejuruan untuk dapat menyelaraskan program pembelajaran yang dilaksanakan dengan tuntutan dunia kerja. Untuk itu, Presiden Jokowi menginstruksikan untuk dilakukan reorientasi pendidikan dan pelatihan vokasi ke arah demand driven sehingga kurikulum, materi pembelajaran, praktik kerja, pengujian serta sertifikasi sesuai dengan permintaan dunia usaha dan industri.
“Lakukan reorientasi pendidikan dan pelatihan vokasi ke arah demand driven sehingga kurikulum, materi pembelajaran, praktik kerja, pengujian serta sertifikasi bisa sesuai dengan permintaan dunia usaha dan industri. Libatkan dunia usaha dan industri karena mereka lebih paham kebutuhan tenaga kerjanya,” ujar Presiden.
Dalam Rapat Terbatas yang membahas tentang pendidikan dan pelatihan vokasi di Kantor Presiden, baru-baru ini, Presiden Jokowi juga meminta agar pendidikan dan pelatihan fokus pada pengembangan SMK di sektor-sektor unggulan seperti maritim, pariwisata, pertanian dan industri kreatif.
“Semuanya harus terintegrasi dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan vokasi, mulai dari SMK, kursus-kursus di BLK sehingga ketertinggalan dapat kita kejar,” imbuhnya.
Dengan jumlah tenaga produktif yang mencapai 60 persen dari penduduk Indonesia, sambung Presiden, maka anak muda dapat diandalkan. Bahkan jumlah tersebut akan terus meningkat hingga mencapai 195 juta penduduk usia produktif di tahun 2040 yang akan datang.
“Angka yang besar ini akan bisa menjadi potensi penggerak produktivitas nasional kita, apabila kita bisa menyiapkan mulai dari sekarang. Namun sebaliknya jika tidak disiapkan dengan baik juga akan menjadi potensi masalah, utamanya potensi pengangguran usia muda,” kata Presiden.
Untuk itu, ucap Presiden, kita betul-betul harus fokus menyiapkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas, sehingga kita bisa melakukan lompatan kemajuan, mengejar ketertinggalan dengan negara-negara yang lain.
“Kita harus mampu membalik piramida kualifikasi tenaga kerja yang saat ini mayoritas masih berpendidikan SD dan SMP menjadi tenaga kerja yang terdidik dan terampil. Saya juga minta dilakukan evaluasi terhadap pengangguran usia muda,” ucap Presiden.
Kepada para peserta rapat yang di hadiri para menteri antara lain, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Ristek dan Teknologi M Nasir, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Hanif Dhakiri, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Presiden menginstruksikan agar dipermudah aturan-aturan pembukaan sekolah-sekolah keterampilan swasta. (Yn)
