"Kita harus bertanggung jawab atas apa yang diinfokan. Informasi juga harus akurat dan terpercaya," ujar Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat Kementerian PANRB Evi Trisusilo, di Jakarta, Rabu (14/9/2016).
Ia juga minta PPID untuk meningkatkan kapasitas informasi di lingkungan Kementerian PANRB yang akan diberikan kepada masyarakat. "Kita berharap dapat mempersiapkan dan memberikan info-info yang tepat bagi masyarakat, saling bertukar pikiran, menambah wawasan, dan jaringan," kata dia.
Sebagai indikator yang menaungi pengaduan informasi publik, kata dia, setiap unit pengaduan informasi wajib memiliki keterbukaan informasi publik yang disebut 5KO, yaitu komitmen, koordinasi, komunikasi, kolaborasi dan konsistensi.
“Kelima hal tersebut sangat penting bagi kita sebagai PPID di setiap kementerian dan lembaga, karena itu merupakan kekuatan yang harus dimiliki PPID,” tambahnya.
Untuk memahami informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat, PPID juga harus mengetahui empat hal, yaitu Needs, Knowing, Responsiles, dan Impacful (NKRI). Needs, berarti kita harus tahu kebutuhan masyrakat, Knowing, mengetahui semua info yang beredar, Responsibles, bertanggung jawab terhadap informasi yang diberikan, dan Impactful, yang berarti info yang diberikan memberi dampak kepada seluruh masyarakat
Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian PANRB Herman Suryatman menambahkan PPID juga mengelola aplikasi Layanan Asiprasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!), yang memungkinkan masyarakat menyampaikan permintaan informasi atau pengaduan.
"Lapor merupakan aplikasi media sosial yang melibatkan partisipasi publik sehingga masyarakat dapat berinteraksi dengan pemerintah secara interaktif," ungkapnya.
Di Kementerian PANRB, lanjutnya, pengaduan yang masuk ke email halo menpan pada periode Januari hingga Agustus 2016 sebanyak 5.300 dan sudah ditindaklanjuti sebanyak 5.289. “LAPOR! mendapatkan 176 pengaduan dan seluruhnya telah ditindak lanjuti,” imbuhnya. [GP]
