BENGKULU, PB - DPRD Provinsi Bengkulu merencanakan dalam waktu akan memanggil pihak eksekutif dalam hal ini Gubernur Bengkulu, Ridwan Mukti untuk menanyakan terkait dengan kebijakan mutasi dilingkungan Pemda Provinsi Bengkulu. Pemanggilan ini atas dasar banyaknya laporan atau pengaduan yang masuk dari masyarakat dan PNS atas kebijakan mutasi yang dilakukan Gubernur."Kita sudah konsultasi ke BKN dan dalam waktu dekat kami akan memanggil eksekutif guna mempertanyakan soal mutasi yang dilakukan. dan perlu diingat, bahwa mutasi ini jika dilakukan tidak sesuai aturan, kami akan menindaklanjutinya dengan melapor ke Mendagri, dan jangan salah-salah loh, kalau laporan ini kami teruskan ke Presiden dan kalau ternyata memang ada pelanggaran, maka Presiden berhak untuk memberhentikan langsung Gubernur bersangkutan," ungkap Srie Rejeki, Sabtu (17/9/2016).
Selanjutnya, politisi perempuan PDIP ini mengatakan, dalam proses mutasi yang dilakukan oleh eksekutif saat ini, DPR tidak berhak untuk melakukan intervensi ataupun mengintimidasi, namun sesuai Tugas Pokok dan Fungsi lembaga legislatif DPRD Provinsi Bengkulu, mereka mempunyai hak untuk ikut mengawasi jalannya roda pemerintahan yang dijalankan oleh eksekutif.
"Sesuai Tupoksi, kami sudah konsultasi ke BKN dan kita melaksanakan tugas pengawasan. untuk itu, dalam polemik mutasi ini, kami tidak hanya mendengar keterangan dari sebelah pihak, kita juga akan mendengarkan penjelasan dari eksekutif, kita akan lihat dan telusuri, apakah benar mutasi sudah sesuai aturan dan Undang-Undang yang berlaku ? kalau memang sudah benar, kenapa ada pengaduan dan laporan dari masyarakat. nanti, saat bertemu eksekutif kita juga akan menyampaikan data yang kami miliki, sehingga jangan sampai mutasi yang dilakukan terdapat unsur kolusi dan nepotisme,"jelasnya.
selain itu, untuk proses mutasi yang dilakukan Pemda Provinsi saat ini, juga sebaiknya dilakukan secara terbuka dan transparan, sehingga publik juga bisa tahu siapa saja dan apa alasan mutasi.
"Jangan sampai nanti mematikan karir. seseorang yang secara kualitas mempunyai potensi untuk ikut membangun Bengkulu. namun jika dalam penelusuran nanti semua proses sudah sesuai aturan, maka kita pun sifatnya tentu akan mendukung. kita hanya tidak ingin kedepan ada persoalan atas proses kebijakan yang jadi hak preogratif kepala daerah," tutupnya [MS]
