JAKARTA, PB - Pemerintahan Orde baru mengabaikan politik rekognisi atau pengakuan atas keragaman. Sebaliknya, masyarakat Indonesia dianggap homogen atau seragam.
Hal tersebut disampaikan oleh peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Amin Mudzakkir dalam diskusi memperingati 88 Tahun Sumpah Pemuda di kantor Komite Pimpinan Pusat Partai Rakyat Demokratik (KPP-PRD), Jumat (28/10/2016).
“Orde baru itu melihat Indonesia itu satu, tidak peduli Jawa, tidak peduli Islam, tidak peduli Ahmadiyah, tidak peduli kiri, tidak peduli kanan, tetapi satu Indonesia,” ujarnya.
Untuk menjaga keutuhan masyarakat homogen itu, lanjut Amin, Orde baru menggunakan cara-cara militeristik, yakni merepresi setiap kelompok yang menuntut pengakuan identitas.
“Ini juga dipakai untuk mencegah setiap potensi yang mengganggu pembangunan,” jelasnya.
Masalahnya, ungkap Amin, kelompok-kelompok yang menuntut pengakuan identitas, termasuk agama, tidak punya ruang representasi. Itu kemudian muncul di tahun 1990-an dan meledak pasca reformasi tahun 1998.
Setelah reformasi, pendekatan yang dominan adalah justru politik rekognisi, yang ditandai dengan menguatnya wacana multikulturisme dan pengakuan atas keragaman. Wacana pembangunan dan keadilan, yang menjadi isu penting dalam politik redistribusi, justru kemudian dilupakan dalam kehidupan sosial-politik.
“Ini ditandai dengan runtuhnya Bappenas sebagai lembaga yang secara sentralistik memimpin pembangunan,” paparnya.
Indonesia kemudian mengadopsi sistim neoliberalisme, yang mengabaikan distribusi dan meminimalkan campur tangan negara dalam mengatur pasar.
Masalahnya kemudian, ujar Amin, muncul persoalan seperti ketimpangan dan marjinalisasi ekonomi. Sehingga wacana redistribusi menjadi penting kembali.
“Sekarang neoliberalisme kolaps juga. Mulai dari Indonesia dan Thailand di tahun 1998, kemudian Amerika Serikat tahun 2008 dan beberapa negara Eropa sekarang,” kata dia.
Menurut mahasiswa Pascasarjana STF Driyarkara ini, di tengah kegagalan neoliberalisme sekarang ini, Indonesia butuh jalan ketiga. Jalan ketiga itu harus bisa menjawab persoalan ketidakadilan ekonomi dan realitas keragaman kultural.
“Redistribusi dan rekognisi itu sama-sama penting. Jadi, pembangunan itu bukan hanya kultural, tetapi juga ekonomi,” jelasnya.
Hanya saja, menurut Amin, kita tidak bisa lagi melihat persoalan keadilan hanya dalam kerangka negara nasional, tetapi harus dalam kerangka interkoneksi lokal dan global.
“Cara-cara menyelesaikan persoalan di Indonesia, terutama yang ada hubungannya dengan Bank Dunia, IMF atau skema semacam ASEAN, harus diatasi dengan melibatkan interkoneksi antar masyarakat yang melampaui batas kebangsaan,” paparnya.
Tetapi Amin mengingatkan, redistribusi dan rekognisi hanya akan mencapai tujuannya kalau diletakkan dalam representasi politik. Dan itu adalah demokrasi.
Terkait momentum sumpah pemuda, Amin menganjurkan kaum muda untuk mengisi ruang-ruang representasi politik hari ini, yakni partai politik. Dalam konteks neoliberalisme, negara harus diperkuat untuk menjalankan redistribusi ekonomi dan meregkonisi kebudayaan.
“Pilihannya sekarang, ikut rezim yang berkuasa atau menjadi oposisi dengan partai politik yang kuat. Tidak ada ruang abu-abu di sini,” tegasnya. [Rini Hartono/Berdikari Online]
