Sebagai pembantunya dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah serta lembaga teknis daerah, Gubernur Ridwan Mukti memiliki kewenangan penuh untuk memilih posisi Sekda. Bedanya, bila sebelumnya posisi itu bisa ditunjuk secara langsung kepada orang yang dinilai tepat, namun Undang-Undang ASN yang telah disahkan pada 2014 silam mengamanatkan agar jabatan itu diseleksi secara terbuka.
Seleksi pun digelar. Panitia seleksi yang diisi oleh perwakilan dari KemenPAN-RB, Kemendagri dan akademisi tanpa unsur birokrasi Pemerintah Provinsi menjalankan tugasnya. Hasilnya, Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan Pemda Bengkulu Selatan Nopian Andusti, Asisten I Setda Pemkot Bengkulu Fachriza, Asisten II Pemkab Bengkulu Tengah Edi Hermansyah, Kepala Inspektur Pemkot Bengkulu Ermina Nurbaiti dan Kepala Bappeda Seluma Julian Zuherwan, dinilai memiliki kualifikasi untuk menjadi orang nomor enam di Provinsi Bengkulu.
Sayangnya, hasil seleksi itu dimentahkan oleh Gubernur Ridwan Mukti. Menurutnya, kualitas semua calon di bawah rata-rata dan kualitasnya lebih rendah dari pejabat eselon II Pemprov Bengkulu. Sebuah pernyataan yang membuat Hendro Witjaksono selaku Ketua Panitia Seleksi dari KemenPAN-RB memilih untuk mundur dari jabatannya dan tidak bersedia kembali untuk menjadi panitia seleksi.
Pernyataan gubernur itu ia perkuat dengan keinginan agar Sekda terpilih kelak merupakan orang yang memahami teknologi dan sistem keuangan akutansi, juga mampu meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Namun, sebelum mengambil keputusan final, mantan Bupati Musi Rawas ini berkomitmen untuk mengkonsultasikannya lebih dulu dengan Menteri Dalam Negeri.
Hak prerogratif gubernur untuk kapan memutuskan kapan memiliki Sekda definitif tidak ada yang bisa menggugat. Hanya saja, sementara gubernur masih menimbang-nimbang, sejumlah pemerintah daerah dari kabupaten/kota telah usai melaksanakan seleksi dan melantik pejabat-pejabat yang terpilih dari seleksi terbuka yang digelar bersamaan.
Gubernur mungkin memiliki semangat perubahan yang begitu besar sehingga harus mendapatkan orang yang benar-benar tepat, mampu menopang semangatnya itu. Dan hal itu patut diapresiasi. Namun semangat itu bisa berkontradiksi bila pendefinitifan Sekda itu harus memakan waktu yang panjang, karena ruang gerak gubernur dipagari oleh keterbatasan Plt dalam mengambil kebijakan strategis. Apalagi APBD Perubahan 2016 harus segera ditetapkan dan APBD Tahun Anggaran 2017 harus segera dibahas.
Sebagai sosok yang baru dalam kancah perpolitikan Bengkulu, publik memiliki harapan yang begitu besar dengan kepemimpinan Gubernur Ridwan Mukti agar mampu mencetak prestasi dan sejarah. Salah satu sejarah baru yang bisa ia wujudkan di depan matanya saat ini adalah menjadikan sosok perempuan sebagai Sekda. Dengan penempatan itu, Ridwan bisa meningkatkan keterwakilan perempuan dalam tampuk pemimpinan di Bengkulu yang masih sangat rendah.
Upaya untuk mendorong andil perempuan adalah persoalan keadilan dalam tubuh pemerintahan. Pengakuan terhadap hak perempuan untuk berpartisipasi dan mendorong maju kehidupan berpemerintahan adalah inti dari demokrasi yang sejati.
Memilih perempuan sebagai pemegang jabatan puncak dalam pola karier PNS juga bakal memberikan inspirasi bagi perempuan-perempuan lain di Bengkulu untuk bangkit, mengejar ketertinggalan dan bersama kaum pria untuk membangun Bengkulu yang adil, makmur dan sejahtera.
Dus, kita berharap gubernur segera menentukan pilihannya. Agar ketertinggalan yang telah lama kita rasakan dapat segera dipecahkan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Sebab, jabatannya berbatas waktu, sementara tantangan yang ia miliki untuk diselesaikan cukup banyak.
