JAKARTA, PB - Senator termuda Indonesia Riri Damayanti John Latief menyambut baik terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional. Ia menyatakan, Inpres ini sangat cocok bilamana diterapkan di Bengkulu yang memiliki potensi perikanan tangkap di laut yang sangat menjanjikan."Sebenarnya kami berharap agar dalam Inpres itu ada penekanan tentang perlunya sebuah lembaga berupa bank yang dapat memberikan pinjaman lunak bagi nelayan. Karena selama ini banyak nelayan yang membutuhkan akses permodalan justru terjebak oleh rentenir," kata Riri dalam usulan terhadap pembahasan implementasi Inpres Nomor 7 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional di Gedung DPD RI, Rabu (19/10/2016).
Ia menjelaskan, Bengkulu memiliki garis pantai mencapai sekitar 525 Km2 dengan luas laut teritorial sebesar 53.000 km2. Ini, lanjutnya, belum ditambah dengan luas laut Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) sebesar 685.000 km2 dengan jarak 12-200 mil.
"Sumber dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sendiri memperkirakan potensi hasil laut di Pulau Enggano mencapai 114.000 ton per tahun. Ini baru di Pulau Enggano saja. Namun semua itu belum terkelola secara maksimal," paparnya.
Beberapa kendala yang dimiliki oleh nelayan Bengkulu, terang Riri, minimnya armada kapal sebagai transportasi hingga tidak memadainya sarana alat tangkap nelayan. Lalu cuaca eksterim yang sering melanda dilaut Bengkulu senantiasa menjadi momok yang menakutkan bagi nelayan.
"Kendala-kendala itu dapat teratasi bila Bengkulu ditetapkan sebagai salah satu kawasan industri perikanan nasional. Apalagi, Pemerintah Provinsi Bengkulu telah menetapkan sejumlah program yang selaras dengan Instruksi Presiden tersebut," tegasnya.
Misalnya, tambah Riri, program pembangunan tujuh perkampungan nelayan di Kota Bengkulu, Bengkulu Tengah, Mukomuko, Kaur, Bengkulu Selatan, Seluma dan Kabupaten Bengkulu Utara. Ia mengutarakan, sosialisasi kepada masyarakat nelayan sudah dilakukan. Di Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu dan Desa Bantal Kabupaten Mukomuko bahkan telah siap untuk dibangun.
"Kemudian Pemerintah Provinsi Bengkulu juga telah menetapkan strategi mengatasi kemiskinan di wilayah pesisir dengan merancang sumber pendapatan alternatif bagi masyarakat nelayan. Bentuknya adalah budidaya perikanan darat," ungkapnya.
Sebelumnya, Riri telah mengusulkan agar Bengkulu juga mendapatkan dukungan dari Pemerintah Pusat untuk membangun dua pelabuhan perikanan nusantara, pembangunan industri galangan kapal nelayan, pembangunan empat destinasi wisata bahari bertaraf nasional dan pembangunan 258 unit pengolahan hasil perikanan.
"Semua alasan-alasan itu cukup untuk menjadikan Bengkulu sebagai salah satu kawasan industri perikanan nasional," pungkas Riri. [RN]
