Oleh Rudi Hartono*
September 1927, di negeri Belanda, empat orang pemuda Indonesia di tahan. Keempat pemuda itu adalah Muhammad Hatta, Ali Sastroamidjojo, Abdoel Madjib Djojoadhiningrat, dan Pamontjak. Mereka dituding “menghasut orang-orang agar memberontak terhadap pemerintah”.
Saat itu, Ali Sastroamidjodjo, baru berusia 24 tahun, dan sedang mempersiapkan ujian doktoranyal di Universitas Leiden, Belanda. Dengan dikawal sipir penjara, juga status ‘tapol’ yang melekat, Ali berhasil menyelesaikan ujian itu. Ia dinyatakan lulus ujian.
Di negeri Belanda, tempat ia sedang menimbah ilmu, Ali aktif dalam pergerakan mahasiswa Indonesia. Ia aktif dalam organisasi Perhimpunan Indonesia—sebelumnya bernama Indische Vereniging. Ia juga sering membuat gerah penguasa Belanda karena tulisan-tulisannya di koran “Indonesia Merdeka”.
Ali kembali ke Indonesia tahun 1928. Ia segera membuka kantor pengacara bersama kawan-kawannya. Akan tetapi, panggilan Ibu Pertiwi dan kecintaan kepada rakyatnya membuatnya meninggalkan pekerjaan tersebut. Ia memilih jalan perjuangan politik untuk membebaskan bangsanya dari belenggu kolonialisme. Pemuda kelahiran di Grabag, Magelang, 21 Mei 1903, segera menceburkan diri secara mendalam dalam pergerakan nasional.
Bergabung Di PNI
PNI didirikan Bung Karno dan kawan-kawannya di Bandung, 4 Juli 1927. Dalam waktu singkat, PNI menjelma menjadi organisasi massa revolusioner. Cabang-cabang PNI berdiri di berbagai daerah.
Di Solo, Ali Sastroamidjojo menjadi ketua Cabang PNI. Istrinya, Titi Roelia, yang mendampinginya sejak di negeri Belanda, juga menjadi aktivis pergerakan nasional dan seorang feminis.
Pada tahun 1928, pada sebuah kongres PNI, Ali berdebat keras dengan Soekarno. Saat itu, Soekarno mengusulkan agar semua anggota PNI memakai seragam. Ali menyatakan ketidaksetujuan dengan ide tersebut.
“Ini tidak sesuai dengan kepribadian nasional,” kata Ali membantah Soekarno.
Ali sendiri mengusulkan agar PNI mengenakan sarung. Tidak perlu menggunakan alas kaki: sepatu atau sandal. Dengan begini, kata Ali, PNI akan tampak benar-benar sebagai organisasi revolusioner.
Soekarno meledak marah. “Banyak orang yang kaki-ayam, tapi mereka tidak revolusioner. Banyak orang berpangkat tinggi memakai sarung, tetapi mereka bekerjasama dengan Belanda.”
Bagi Soekarno, sarung identik dengan masa lampau, yaitu jaman feudal yang kolot. Sedangkan pakaian seragam, di mata Soekarno, bisa mengangkat harkat kaum pribumi sejajar dengan orang Belanda. Setidaknya, dalam gaya berpakaian.
Ali berhasil mementahkan usulan Bung Karno saat itu. Meski begitu, keduanya tetap berkawan akrab. PNI sendiri berkembang pesat saat itu. Di mata penguasa kolonial, pertumbuhan PNI yang luar biasa mengancam kekuasaan mereka. Akhirnya, pada tahun 1929, Soekarno dan tiga kawannya ditangkap oleh Belanda.
PNI sempat goyah saat itu. Ketika Soekarno ditahan di penjara Sukamiskin, PNI sudah bubar dan dinyatakan terlarang. Akan tetapi, beberapa bekas pimpinan PNI segera mendirikan partai baru: Partai Indonesia (Partindo). Ali Sastroamidjojo segera menggabungkan diri dengan Partindo. Ali juga sempat bergabung dengan Gerakan Rakyat Indonesia (Gerindo).
Politisi dan Diplomat
Pasca kemerdekaan Indonesia diproklamirkan, Ali langsung menjadi salah satu tenaga penting di pemerintahan Republik yang baru. Bung Karno menunjuknya sebagai Menteri Penerangan.
Lalu, di bawah kabinet Amir Sjarifuddin, Ali ditunjuk sebagai Menteri Pengajaran, Pendidikan dan Kebudayaan. Di masa jabatannya, ia merancang UU pokok pendidikan dan pengajaran. Rancangan Undang-Undang itu dianggap paling progressif pada jamannya.
Pada tahun 1950, Ali ditunjuk sebagai Dubes pertama Indonesia di AS. Saat menyampaikan surat-surat kepercayaan (credentials), Ali meminta kesempatan berpidato. Akan tetapi, Presiden AS saat itu, Truman, meminta agar pidato itu dihentikan. Akhirnya, dengan mata bercucuran Ali mengatakan: “Saya mengerti perjuangan kemerdekaan negeri tuan yang mulia, karena saya teringat kepada perjuangan kemerdekaan negeri saya sendiri yang gagah berani seperti negeri tuan.”
Di tahun 1953, di tengah krisis politik yang berpotensi meretakkan Republik Indonesia, Ali Sastroamidjojo ditunjuk sebagai Perdana Menteri. Orang-orang sering menyebut kabinet Ali sebagai “Kabinet kiri”. Sebab, isinya kebanyakan orang kiri. Pasalnya, pada saat itu Masjumi dan PSI ditendang keluar, sedangkan PKI dan NU ditarik masuk.
Ali memulai politik luar negeri Indonesia yang bebas-aktif. Politik luar negeri meluas ke negeri-negeri sosialis: 1953, Indonesia mengirim dubes ke Peking, Tiongkok; 1954, Indonesia membuka kedutaan di Moskow, USSR.
Politik luar negeri Indonesa makin anti-kolonialis dan anti-imperialis. Di bawah pemerintahan Ali Sastroamidjojo, Indonesia berhasil menyelenggarakan Konferensi Asia-Afrika di Bandung, 1955.
Meski sangat sukses, media-media barat, khususnya TIME, menjelek-jelekkan pertemuan Bogor (pertemuan menjelang KAA). TIME menulis tentang pelayanan terhadap delegasi sangat buruk, air tak mengalir, listrik kedap-kedip, tak ada gantungan pakaian, dan lain-lain. “Pengemis-pengemis ini tak akan dapat belajar!” kata delegasi India.
Ali marah besar. “Kurang ajar!” katanya. Akan tetapi, kritikan itu dijadikan cambuk oleh Ali untuk membuat KAA menjadi lebih bergengsi dan bermartabat. KAA resmi dibuka tanggal 18 April 1955, di Gedung Merdeka, Bandung. Presiden Soekarno membuka KAA dengan pidatonya yang berapi-api. Sejarah mencatat KAA berhasil berjalan dengan sukses.
Pemerintahan Ali Sastroamidjojo juga sukses menyelenggarakan pemilu pertama Indonesia pada tahun 1955. Inilah pemilu paling demokratis dalam sejarah Indonesia; diikuti 190 partai, organisasi, maupun perorangan.
Ali, yang saat itu menjadi juru kampanye PNI, berhasil memenangkan pemilu dengan 119 kursi. Disusul oleh Masjumi (112 kursi), NU (91), dan PKI (80).
Kabinet Ali Sastroamidjojo II juga sukses membatalkan hasil Konferensi Meja Bundar (KMB) pada April 1956. Empat bulan kemudian, pemerintah Indonesia menyatakan menolak membayar utang-utang warisan kolonialisme Belanda.
Marhaenis sejati hingga akhir hayatnya
September 1963, PNI menggelar kongres ke-X di Purwokerto, Jawa Tengah. Saat itu, Ali Sastroamidjojo dan Surachman terpilih memimpin PNI. Kongres juga menyetujui pembentukan Front Marhaenis untuk memastikan kepemimpinan politik terhadap gerakan massa marhaen. Jadinya, ada penyebutan PNI/Front Marhaenis.
Ali Sastroamidjojo, yang terlibat di PNI sejak tahun 1928, berusaha menegaskan bahwa marhaenisme adalah marxisme yang diterapkan dalam konteks Indonesia. Pada pidato peringatan HUT PNI ke-36, 7 Juli 1963, di stadion utama Senayan, Ali Sastroamidjojo menegaskan bahwa marhaenisme adalah doktrin dan program sosialisme ilmiah dalam konteks Indonesia.
Dalam sidang Badan Pekerdja Kongres PNI, pada 13-17 Nopember 1964, disetujui bahwa “Marhaenisme” ialah Marxisme “jang diterapkan sesuai dengan kondisi2 dan situasi Indonesia”. PNI juga menegaskan cita-citanya sebagai partai kaum marhen untuk melawan imperialisme, neo-kolonialisme, dan kapitalisme.
Muncul isu perpecahan di tubuh PNI: pimpinan Ali-Surachman (kiri) versus kelompok PNI konservatif (Osa Maliki, Sabilal Rasjad, Hardi, Hadisubeno dan Mh. Isnaeni). Pertarungan itu berujung pada pemecatan sejumlah tokoh konservatif PNI, seperti Hardi, Osa Maliki, Hadisubeno, dan Mh. Isnaeni.
Rocamora, seorang peneliti asal Filipina, mencatat pertentangan itu sebagai suatu usaha merumuskan ideologi nasionalisme radikal dalam suatu partai yang memiliki basis-basis konservatif yang luas di daerah.
Saat itu, kata Rocamora, sejak Kongres PNI 1963, peranan dari organisasi massa (onderbouw) menjadi makin kuat dalam PNI, khususnya kalangan buruh (KBM) dan mahasiswa (GMNI). Seiring dengan meningkatnya peranan parpol melalui aksi massa, garis radikal revolusioner (kiri) juga makin kuat dalam tubuh PNI.
PNI memang sangat radikal jaman itu. Pada tahun 1955, di bawa kepimpinan Sidik Djojosukarto, PNI merumuskan apa yang disebut “Dua Anti”: anti-feodalisme dan anti-kapitalisme.
Situasi berubah pada tahun 1965. Upaya negeri-negeri imperialis menggulingkan Bung Karno didahului dengan penghancuran basis pendukungnya: gerakan kiri. Akhirnya, dengan dalih terlibat Gestapu, militer segera menyerang PKI dan ormas-ormasnya. PNI Ali Surachman juga terkena getahnya. Aksi-aksi mahasiswa kanan di tahun 1966 sangat akrab dengan istilah “PNI ASU” (PNI Ali Sastroamidjojo-Surachman).
Akhirnya, pada kongres luar biasa di Bandung, 21 sampai 27 April 1966, kelompok Ali Sastroamidjojo-Surachman digulingkan. Kelompok sayap kanan PNI, yang sering disebut kelompok Osa-Usep, berhasil merebut kepemimpinan. Konon, Ali Murtopo terlibat langsung dalam kongres itu untuk membersihkan kaum kiri dalam PNI.
Ali Sastroamidjojo ditawan oleh orde baru. Meski begitu, sampai menghembuskan nafasnya yang terakhir, Ali tetap menyebut diri sebagai seorang nasionalis dan sekaligus marhaenis pengikut Bung Karno. Pada 13 Maret 1976, Ali Sastroamidjojo meninggal dan dimakamkan di TMP Kalibata.
*Pimred Berdikari Online
