JAKARTA, PB - Pada tahun 2017 mendatang, Kartu Tani diharapkan bisa menjadi solusi bagi para petani dalam memperbaiki tata kelola pertanian. Pasalnya, kehadiran Kartu ini mampu mengintegrasikan sistem untuk kepentingan petani untuk mengetahui data sektor pertanian mulai dari tanam, pemeliharaan, pasca panen dan pembiayaan.Untuk itu, Menteri BUMN Rini Soemarno melaunching Kartu Tani di PG Asembagoes Situbondo milik PT Perkebunan Nusantara XI, belum lama ini. Penyediaan Kartu Tani merupakan kerjasama antara PTPN dan Himpunan Bank-bank Milik Negara, yakni Mandiri, BNI dan BRI.
Usai di launching, Kartu Tani tersebut dibagikan secara serentak kepada ke 31 ribu petani di enam pabrik tebu (PG) Jawa Timur (PG Prajekan, PG Semboro, PG Jatiroto, PG Pagotan, PG Ngadirejo, PG Krebet).
Dalam sambutannya mengatakan, Kedepan Kartu Tani ini akan digunakan sebagai database para petani sehingga petani dapat mengetahui kepastian ketersediaan sarana produksi pertanian (saprotan) bersubsidi/non-subsidi, termasuk distribusi pupuk.
“Untuk sementara, kartu ini masih difokuskan pada komoditas tebu atau petani tebu terlebih dahulu.Diharapkan dengan hadirnya Kartu Tani ini penyaluran subsidi akan tepat sasaran,” ujar Menteri Rini
Para Petani nantinya akan banyak mendapat kemudahan jika sudah menggunakan Kartu Tani ini, seperti mendapatkan akses pembiayaan dengan perbankan di bawah BUMN, mendapat kemudahan kredit murah melalui skema kredit usaha rakyat (KUR) dengan bunga terjangkau.
Selain itu, kartu ini juga dapat memfasilitasi kemudahan sertifikasi tanah melalui skema Prona dari Badan Pertanahan Nasional (BPN).
“Ini merupakan sejarah, dengan hadirnya Kartu Tani ini para petani sudah tidak lagi kesulitan, berbagai kemudahan akan didapat termasuk mendapatkan kemudahan subsidi dari program-program yang dijalankan Kementerian Keuangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Koperasi dan UKM, serta Kementerian Sosial,” Tegas Menteri BUMN.
Para petani juga akan mendapatkan manfaatnya secara langsung karena menjadi alat pengendali kebutuhan pupuk para petani. Kartu yang digagas Gubernur Ganjar Pranowo ini akan menghadirkan sistem transaksi pupuk digital yang banyak manfaatnya, bahkan efektif sebagai sistem pengendali distribusi.
Setidaknya ada lima manfaat yang akan dirasakan oleh seluruh pelaku pertanian. Pertama, pupuk bersubsidi pastinya hanya akan diberikan kepada petani dengan luas lahan dan jenis tanaman yang sudah direncanakan dalam RDKK sehingga tidak akan ada lagi daerah yang kekurangan pupuk bersubsidi.
Kedua, petani tidak bisa lagi membeli pupuk bersubsidi di berbagai KPL, karena datanya hanya tercatat di KPL yang terdekat dengan tempat tinggalnya dan secara otomatis akan mengurangi biaya transportasi untuk mengangkut pupuk.
Ketiga, peluang kongkalikong oknum distributor dengan KPL tertutup sama sekali dan pendistribusian pupuk akan berjalan sesuai kebutuhan lapangan.
Keempat, ada kepastian petani terjamin kebutuhan pupuk bersubsidinya, dan terakhir, akses petani untuk memperoleh kredit lebih besar karena ada kolateral kuota pupuk. BRI selaku bank sponsor seharusnya bisa memanfaatkan data petani yang sudah tercatat dalam data servernya untuk memberikan kredit dengan suku bunga yang terjangkau petani.
Di luar manfaat itu, ada hal substansial, terlaksananya pemupukan sesuai anjuran. Ruang transaksi yang dibatasi dengan tempat dan volume akan mendorong petani menerapkan pemupukan dengan 3 tepat; tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat komposisi.
Komitmen melaksanakan sistem transaksi pupuk bersubsidi secara digital yang direncanakan akan digelar pada awal Januari 2017. Penggunaan Kartu Tani ini telah diuji coba untuk pertamakalinya bagi petani Desa Kreo, Kecamatan Wonotungal, Kabupaten Batang. (Yn)
