JAKARTA, PB - Kebutuhan sertifikasi tanah di Provinsi Nusa Tenggara Timur menjadi kebutuhan mendesak, pasalnya jumlah tanah yang belum bersertifikasi mencapai 47 persen. Jumlah ini mewakili jumlah rata-rata tanah yang belum bersertifikat se Indonesia, yakni 57 persen.Diperkiraan bidang tanah di NTT 1,85 juta bidangdan yang belum 53 persen. Kendala terbesar proses sertifikasi di NTT adalah pada BPHTB. Pemerintah berupaya menerapkan berbagai skema untuk pemecahan masalah tersebut baik menggratiskan BPHTB atau mennaikkan ceiling-nya (diskon).
Hal tersebut terungkap saat lawatan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) Nusa Tenggara Timur (NTT), baru-baru ini. Ia menyerahkan 1144 sertifikat tanah program strategis tahun 2016 kepada masyarakat setempat. Presiden berpesan agar sertifikat tersebut dapat dimanfaatkan untuk menambah modal usaha rakyat.
“Diagunkan dan investasi ke bank silakan. Tapi dikalkulasi yang betul. Jangan dipakai buat beli motor atau TV. Harus dipakai untuk kegiatan yang produktif,” kata Presiden kepada penerima sertifikat, di Lapangan Sepakbola Desa Silawan, Kabupaten Belu, NTT, Rabu (28/12) siang.
Ke-1144 sertifikat tanah yang dibagikan itu terdiri atas: Kabupaten Belu 655 sertifikat, Kabupaten Malaka 397 sertifikat, Kabupaten Timor Tengah Utara 201 sertifikat, Kabupaten Timor Tengah Selatan 100 sertifikat, Kabupaten Kupang 42 sertifikat, dan Kota Kupang 110 sertifikat.
Dalam sambutannya, Presiden Jokowi meminta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN) dapat menyelesaikan 1 juta sertifikat di tahun 2016. Untuk tahun-tahun berikutnya, Presiden memerintahkan untuk meningkatkan jumlah sertifikat yang dapat dibagikan.
“Tahun depan saya minta 5 kali lipat jadi 5 juta. Tahun depannya lagi 7 juta. Depannya lagi 9 juta. Karena dari 110 juta yang harusnya pegang bidang, hanya 46 juta yang pegang bidang. Ini masih kurang dari 50 persen,” ucap Presiden.
Presiden juga menginstruksikan untuk lebih memperhatikan pengurusan BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) di daerah-daerah melalui pemberian pemotongan harga atau bahkan penggratisan biaya.
“Bisa diberikan diskon, gratiskan, karena saya sudah perintahkan di pusat untuk dipercepat dan saya minta enggak ada lagi pungli-punglian,” imbuhnya.
Tampak hadir mendampingi Presiden Joko Widodo dan Ibu Iriana Joko Widodo dalam kesempatan itu antara lain Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepalan Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil, Menteri Kesehatan Nila F. Moeloek, dan Gubernur Nusa Tenggara Timur Frans Lebu Raya. (Yn)
