BENGKULU SELATAN, PB - Ratusan Guru Honor, operator dan pustakawan sekolah, mulai tingkat Taman Kanak-Kanak (TK), SD, SLTP Hingga SLTA sederajat yang di bawah naungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kabupaten Bengkulu Selatan hari ini (20/12/16) melakukan pertemuan dengan Bupati Dirwan Mahmud.Pertemuan tersebut dijadikan ajang Curhat atau menyampaikan aspirasi honorer yang menuntuk untuk dikeluarkannya SK bertugas sebagai Honorer oleh Bupati. Alasan mereka menuntut SK tersebut yakni terkait dengan persyaratan pembuatan Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK). Yang salah satu syarat mutlak untuk dikeluarkannya NUPTK adalah SK penugasan honorer yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Bupati.
Selama bertahun-tahun para honorer ini tidak bisa mengurus NUPTK lantaran mereka hanya mengantongi SK dari sekolah ataupun UPTD Dikpora. Dengan tidak memiliki NUPTK, maka para honorer yang rata-rata guru ini terganjal untuk mendapatkan beberapa tunjangan, termasuk tunjangan sertifikasi dan tunjangan dari kementerian lainnya.
"Kalau guru yang dari sekolah swasta cukup SK dari yayasan sebagai syarat NUPTK. Nah kalau honorer di sekolah negeri itu harus dari Bupati. Untuk itu kami berharap kebijakan Bapak Bupati untuk mengeluarkan SK honor kami," tegas salah seorang honorer Munandar yang tercatat sebagai honorer do SDN 1 Bengkulu Selatan.
"Mohon Pak Bupati keluarkan SK honorer kami, meski kami tidak digaji. Untuk saat ini kami rela hanya menerima honor dari dana BOS saja. Karena NUPTK ini sangat penting bagu karir seorang guru dan tenaga kependidikan," tambah honorer lainnya.
Sementara itu, Bupati Bengkulu Selatan Dirwan Mahmud pada kesempatan tersebut belum bisa mengambil keputusan terkait aspirasi ratusan honorer tersebut. Bupati beralasan hal itu harus melalui kajian yang tepat.
"Jikalau ini tidak bertentangan dengan peraturan dan hukum, maka saya sangat mendukung dikeluarkannya SK para honorer ini untuk keperluan NUPTK dan karir mereka. Untuk itu saya minta kepada bagian hukum Setda dan Dikpora untuk melakukan kajian secepatnya," tegas Dirwan.
Hal lainnya, Dirwan mengatakan akan memberikan alokasi khusus kepada guru dan tenaga kependidikan untuk anggaran tunjangan dan honor melalui BOSDA yang dibiayai dari APBD Bengkulu Selatan.
"Nanti, di samping dari BOS, kesejahteraan para honorer ini seperti tunjangan akan ditambah melalui BOSDA," janji Dirwan.
Sementara itu anggota DPRD Bengkulu Selatan Gunadi Yunir meminta kepada Dikpora dan Bagian Hukum Setda untuk berhati-hati dan teliti sebelum mengambil kebijakan terkait honorer ini.
"Jangan sampai nanti setelah SK dikeluarkan malah menimbulkan masalah baru. Jangan pula nanti pak Bupati tersandung masalah misalkan nanti SK ini sampai dikelurakan. Makanya harus dikaji betul dengan teliti, cermat dan hati-hati," ingat Gunadi.
Hal berbeda disampaikan oleh Kepala Dinas Dikpora BS Novianto. Menurut Novianto saat ini jumlah guru di Bengkulu Selatan sudah berlebih.
"Memang ada kabulaten di Provinsi Bengkulu yang merekrut guru kontrak dan Honor Daerah (Honda). Contohnya Muko-Muko, tapi mereka itu memang kekurangan guru. Beda dengan di Bengkulu Selatan ini yang kelebihan guru," ujar Novianto.
Pertemuan yang digelar di ruang pertemuan sekretariat daerah ini mulai berlangsung sekira pukul 13.29 dan berakhir pukul 14.15 WIB. Hadir pada kesempatan tersebut Bupati BS Dirwan Mahmud, Kepala Dinas Dikpora Novianto, Kabag Hukum Sekretariat Daerah, Kasubag Kepegawaian Dinas Dikpora dan ratusan honorer. [Apd]
