JAKARTA, PB - Nilai ekspor industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) Indonesia beberapa waktu terakhir mendapat perhatian Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ia mengingatkan TPT, merupakan industri padat karya yang mampu menyerap banyak sumber daya manusia. Bahkan, industri ini menciptakan lapangan kerja baru di sektor distribusi dan perdagangan.Namun berdasarkan informasi yang diperolehnya, menurut Presiden, industri tekstil dan produk tekstil kita terus mengalami penurunan. Dari bulan Januari sampai Oktober 2016, lanjut Presiden, ekspor TPT turun 4,3% dibanding periode yang sama tahun 2015.
“Penurunan itu sejalan dengan kondisi pasar ekspor TPT Indonesia di dunia yang terus menurun, dari 2,13% di tahun 2001 menjadi 1,56% di tahun 2015. Kita masih kalah dibanding Vietnam dan Bangladesh, yang masing-masing menguasai 3,62% dan 4,05% pangsa pasar TPT dunia,” papar Presiden Jokowi saat memimpin rapat terbatas tentang Tata Niaga Tekstil dan Produk Tekstil, di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (6/12) sore.
Di dalam negeri pun, Presiden Jokowi menyampaikan, bahwa produk TPT kita belum mampu menguasai pasar domestik karena serbuan produk impor dari luar, yang seringkali masuk melalui praktek-praktek impor ilegal, dengan modus impor borongan atau rembesan dari kawasan berikat serta impor pakaian bekas dan pemalsuan nomor HS.
Untuk itu, Presiden memerintahkanseluruh kementerian dan lembaga (K/L) terkait untuk melakukan langkah-langkah terobosan dalam mengatasi permasalahan yang ada di industri TPT kita. “Harus terus diupayakan kebijakan yang mendukung industri TPT dalam negeri sehingga lebih kompetitif,” tegasnya.
Presiden juga mengingatkan, agar kebijakan penurunan harga gas untuk keperluan industri ini segera diimplementasikan, karena harga gas memiliki kontribusi signifikan di sisi hulu industri TPT.
Selain itu, menurut Presiden, juga perlu dipermudah prosedur importasi bahan baku produksi yang berorientasi ekspor. “Buat proses-proses importasi bahan baku TPT menjadi lebih sederhana dan juga tidak mempersulit kegiatan dunia usaha di bidang ini,” tegas Presiden.
Mengenai pangsa produk TPT kita yang masih kalah dengan Vietnam di pasar Eropa dan Amerika, karena kita masih dikenakan tarif 5-20% sedangkan Vietnam 0%, Presiden Jokowi meminta dilakukan terobosan dalam negosiasi kerja sama perdagangan dengan negara-negara tujuan ekspor, termasuk keterlibatan kita dalam kerja sama perdagangan di berbagai kawasan.
Sementara terkait dengan penyelundupan dan importasi ilegal, Presiden Jokowi meminta Badan Keamanan Laut (Bakamla), Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Ditjen Bea Cukai, dan Kepolisian memperkuat sinergi untuk mengatasi permasalahan ini. “saya kira permasalahan ini juga sudah jelas, tinggal bagaimana langkah-langkah pencegahan dan langkah-langkah pemberantasannya di lapangan,” tegasnya.
Rapat terbatas tersebut antara lain diikuti oleh Menko Polhukam Wiranto, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko PMK Puan Maharani, Menko Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri BUMN Rini Soemarno, dan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto. (Yn/Setkab)
