JAKARTA, PB - Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali memberikan klarifikasi atas isu-isu yang tidak benar mengenai maraknya tenaga kerja asal Republik Rakyat Tiongkok (RRT) di tanah air, yang disebut-sebut katanya masuk 10 juta hingga 20 juta orang.“Itu yang hitung kapan? Hitungan kita sampai hari ini, tenaga kerja yang dari Tiongkok itu 21 ribu, sangat kecil sekali. Jangan ditambahin terlalu banyak,” kata Presiden Jokowi saat memberikan sambutan pada Deklarasi Pemagangan Nasional, di kawasan Karawang International Industrial City, Karawang, Jawa Barat, Jumat (23/12) siang.
Presiden membandingkan dengan jumlah Tenaga Kerja Indonesia yang ada di Saudi lebih dari 1 juta, di Malaysia lebih dari 2 juta, di Hongkong 153 ribu, di Thailand 200 ribu. “Negara mereka welcome dan mereka biasa-biasa saja,” ujarnya.
Logikanya, lanjut Presiden, tidak mungkin ada tenaga kerja dari luar, misalnya dari Hongkong, Eropa atau dari Amerika masuk karena gaji tenaga kerja di sana, jelas lebih besar dari gaji di Indonesia. “Kita harus ngomong apa adanya, gaji kita di sini memang masih lebih rendah dari yang di sana,” tutur Presiden seraya menambahkan, tahun demi tahun nanti akan bisa meningkat kalau pertumbuhan ekonomi semakin baik.
Mengenai angka 10 juta itu, Presiden Jokowi menjelaskan bahwa itu adalah jumlah turis yang diharapkan datang dari Tiongkok ke Indonesia. Ia menyebutkan, sekarang yang menjadi rebutan nomor satu adalah Tiongkok dengan jumlah 150 juta turis. Amerika mendapat porsi yang paling besar dari jumlah tersebut, sementara yang kedua adalah Uni Eropa.
“Ini urusannya urusan turis lho, bukan urusan tenaga kerja, mana mau mereka ke sini dengan gaji yang lebih kecil, kan tidak mungkin,” kata Presiden.
Presiden Jokowi meminta agar jangan nanti rumor, isu-isu atau gosip-gosip itu berkembang kemana-mana, tapi logikanya tidak masuk. Maka, Presiden Jokowi meminta, kalau tidak punya data, tidak usah menyampaikan, karena itu artinya membohongi masyarakat dan bisa meresahkan masyarakat.
“Jumlahnya hanya 21.000 dibilang 10 juta, ada yang bilang 20 juta, angkanya dari mana, seperti itu. Dan logikanya tidak mungkin karena kita harus ngomong apa adanya, gaji di sana sudah 2-3 kali lipat gaji di sini. Enggak mungkin dong mereka ke sini, logikanya itu,” tegas Presiden.
Mengenai kemungkinan tenaga kerja asing menyalahgunakan fasilitas bebas visa kunjungan wisata, Presiden menegaskan, kalau ada yang ilegal, maka hal tersebut menjadi tugas Ditjen Imigrasi dan tugas Kemenaker (Kementerian Ketenagakerjaan) untuk menindak.
“Paling-paling memang kalau ada investasi tertentu yang memiliki keahlian khusus, mungkin katakanlah dari 100, ada diambil 1 atau 2 ya, saya kira itu wajar,” tuturnya.
Ketika ditanya jurnalis terkait evaluasi dari bebas visa, Presiden menjawab dengan tegas, “Kementerian Luar Negeri sudah melihat hal-hal seperti itu. Ketika pintu bebas visa sudah dibuka, pasti ada evaluasi mana yang membahayakan, mana yang tidak produktif, mana yang harus ditutup, atau mana yang harus diberikan yang baru untuk bebas visa. Semua negara seperti itu".
Sementara terkait penyebar isu 10 juta tenaga asing dari RRT, Presiden Jokowi mengatakan, itu urusan polisi. Tapi menurutnya, hal-hal yang meresahkan seperti ini harus ditindak sebagaimana lansiran Sekretaris Kabinet (Setkab). (Yn/Fid/Es)
