JAKARTA, PB - Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI) menggelar Rapat Kerja dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) membahas tentang Program Kerja Kementerian Perhubungan Tahun 2017 yang dialokasikan untuk daerah di Senayan, baru-baru ini.Dalam rapat ini, anggota Komite II DPD RI, Riri Damayanti John Latief, mengusulkan agar Kemenhub dapat mengkomodir penambahan kapasitas Bandar Udara (Bandara) Fatmawati Seokarno dan Pelabuhan Pulai Baai.
"Pemerintah Provinsi Bengkulu telah menetapkan peningkatan kapasitas Bandara udara Fatmawati dan Pelabuhan Pulau Baai sebagai salah satu poros maritim di Indonesia sebagai program utama yang harus direalisasikan. Artinya, Kementerian Perhubungan tidak perlu ragu bila membutuhkan dana pendamping untuk mengakomodir kebutuhan pengembangan kedua fasilitas publik tersebut," katanya.
Bahkan, Riri melanjutkan, Pemerintah Provinsi Bengkulu juga sudah menetapkan peningkatan jumlah cargo bandara perintis, peningkatan akses lintas Provinsi, pembangunan dan rehabilitasi jalan usaha tani sepanjang 48 km, pembangunan dan rehabilitasi jalan sentra produksi 363 km, revitalisasi unit pengolahan hasil peternakan dan kelautan perikanan, pengembangan destinasi pariwisata nasional, pembangunan dua pelabuhan perikanan nusantara, pembangunan industri galangan kapal nelayan, menetapkan Pulau Enggano sebagai tempat transit pelayaran dunia dan membangun 258 unit pengolahan hasil perikanan sebagai agenda pembangunan.
"APBD Bengkulu tidak cukup untuk mengakomodir semua program-program itu. Padahal asas manfaatnya jelas dan kongkrit untuk rakyat. Pada jangka waktu yang panjang, Indonesia bisa diuntungkan, khususnya yang tinggal di kawasan Sumatera. Sebab, realisasi program-program di atas merupakan prakondisi untuk pembangunan jalur logistik nasional di pesisir barat Sumatera sebagai alternatif jalur pelayaran di Selat Malaka sudah padat dengan kapal," ungkapnya.
Disamping itu, tambah Riri, berdasarkan laporan yang ia terima dari Dinas Perhubungan Provinsi Bengkulu, ada beberapa persoalan yang membutuhkan campur tangan Kementerian Perhubungan untuk penyelesaiannya. Diantaranya perlunya penambahan sumberdaya manusia, memperbaiki kualitas jaringan dan jangkauan seluler, pendakalan alur pelabuhan, pengoperasian pelabuhan pengumpan regional dan agar Kementerian Perhubungan dapat melibatkan sumberdaya di daerah untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis perhubungan laut.
"Dinas Perhubungan Provinsi Bengkulu juga menyayangkan dihapusnya kewenangan Pemerintah Provinsi Bengkulu dalam bidang penerbangan, terbatasnya rute penerbangan langsung domestik, belum adanya penerbangan internasional, serta terbatasnya kapasitas bandar udara Pulau Enggano sebagai pulau terluar Indonesia dan rendahnya frekuensi penerbangan pesawat perintis," demikian Riri. [AM]
