JAKARTA, PB – Minimnya pembangunan infrastruktur sosial di desa menyebabkan biaya pemenuhan kebutuhan dasar seperti air bersih, jalan dan kesehatan warga lebih tinggi. Untuk itu, Pemerintah berharap penggunaan Dana Desa perlu mendukung pembangunan infrastruktur sosial. Hal ini sebagai bagiam dari pembangunan desa yang komprehensif.Baca juga: BUMDes Jangan Matikan Usaha Rakyat
“Membangun infrastruktur desa itu penting, tapi infrastruktur sosial juga sangat penting,” kata Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo pada acara peluncuran buku Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang berjudul “Menuju Desa Mandiri” dan “Jelajah Desa Nusantara”, di Jakarta, Kamis (8/12).
Tjahjo menyebutkan, infrastruktur sosial yang mendesak untuk dibangun di desa antara lain infrastruktur air bersih, mandi cuci kakus (MCK) dan sebagainya. Ia mengungkapkan, minimnya infrastruktur sosial tidak hanya terjadi di daerah-daerah perbatasan, tertinggal dan transmigrasi, namun juga di daerah yang pembangunan infrastrukturnya sudah relatif maju.
“Di sejumlah desa di Jawa masih terjadi, bahkan di sejumlah kelurahan di pinggir bandara Soekarno Hatta persoalan infrastruktur sosial juga masih nampak,” jelasnya seperti dilansir Jakartapost.
Dalam kesempatan itu, Mendagri juga mengatakan bahwa Kemendagri akan bersama Kemdes PDTT dalam membangun desa, dengan garis tugas yang jelas. Kemdagri akan fokus dalam melakukan efisiensi tata kelola pembangunan desa, dan tidak ikut campur dalam persoalan penggunaan dana desa.
Ia mengatakan saat ini Kemendagri tengah fokus memberi bimbingan agar perangkat desa memahami manajemen desa efektif dan efisien. Selain itu, juga bagaimana agar aparat desa dapat mempertanggungjawabkan penggunaan dana desa yang jumlahnya begitu besar. ”Sekarang sudah 83 persen aparat desa menerima bimbingan, masih akan terus berjalan,” sebutnya.
Tjahjo berharap, seluruh pemangku kepentingan agar mendorong terwujudnya pembangunan desa yang seutuhnya. “Sebab yang terjadi selama ini kita itu membangun di desa, bukan membangun desa. Sama seperti Papua, dan desa-desa di daerah lainnya, 90 persen yang membangun bukan warganya, tapi pihak luar daerahnya,” tegas Tjahjo.
Ia juga berharap agar pembangunan desa memperhatikan kearifan lokal. “Membangun desa itu tidak boleg mencabut akar kearifan lokal daerah itu,” tandasnya.
Sementara itu, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo mengatakan dana desa akan terus didorong menjadi stimulus pembangunan desa. Ia menyebutkan, saat ini ada sekitar 20.000 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Namun hanya sekitar 4.000 BUMDes yang masuk kategori mandiri.
“Baru sekitar 4.000 BUMDes yang keuntungannya sudah di atas 100 juta rupiah. Selebihnya baru sekadar papan nama, baru merintis, untuk itu perlu dilakukan pembinaan,” sebutnya. Politisi Partai Kebangkitan Bangsa ini menegaskan bahwa BUMDes yang berhasil dapat menjadi stimulus bagi kemajuan desanya. “Maka BUMDes ini perlu didorong agar lebih maju,” tutup Eko. (Yn)
