JAKARTA, PB - Sebanyak 40 orang yang tergabung dalam Forum Kepala Desa (Kades) Kecamatan Bermani Ilir, Kabupaten Kepahiang mengunjungi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI) di Jakarta, belum lama ini. Didampingi anggota DPD RI termuda Indonesia, Riri Damayanti John Latief, mereka diterima oleh Ketua DPD RI M Saleh dan Ketua Komite IV DPD RI Ajiep Padindang.Ketua rombongan Forum Kades Bermani Ilir, Alamsyah, mengatakan, Kabupaten Kepahiang mengalami keterlambatan dalam penerimaan dana desa tahap II tahun 2016. Mereka juga mengeluhkan tentang kurangnya tenaga pendamping desa dan minimnya pelatihan atau bimbingan kepada Kepala-kepala Desa tentang perencanaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban dana desa agar pengelolaan dana tersebut bisa berjalan efektif, efisien dan berkelanjutan.
"Kami kebingungan dengan pengelolaan dana desa ini persisnya seperti apa. Kami berharap bisa berkonsultasi dengan DPD RI dan kementerian terkait. Sebab, selama ini dana desa itu dicairkan bertahap. Itu pun cairnya sering terlambat. Padahal sebaiknya langsung. Kalau dicicil kita khawatir pekerjaan di bawah terganggu. Apalagi cuaca di Kepahiang sering hujan," kata Alamsyah.
Namun ia menyadari adanya kewenangan yang terbatas yang dimiliki oleh DPD RI untuk ikut serta memecahkan permasalahan ini. Padahal, kata dia, DPD RI sebenarnya merupakan lembaga pemerintah yang memiliki kepentingan paling besar terhadap kemajuan desa ini, lepas dari atribut kepartaian, kelompok dan golongan.
"DPD RI ini akan baik manfaatnya untuk rakyat kalau dia berfungsi seperti Senator di Amerika Serikat yang setiap anggotanya memiliki hasrat dan tanggungjawab untuk memajukan daerah. Sebab, tumpuan kemajuan daerah itu ada di desa. Kami berharap Undang-Undang dapat diamandemen sehingga DPD RI memiliki kewenangan yang sama dengan DPR RI," kata Alamsyah seraya menyampaikan terimakasih atas sambutan Ketua DPD RI M Saleh dan Ketua Komite IV DPD RI Ajiep Padindang.
Usai berkunjung ke DPD RI, Riri Damayanti John Latief kemudian mendampingi Forum Kades Bermani Ilir untuk berkunjung ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa). Riri dan Forum Kades tersebut diterima oleh Direktur Pembiayaan dan Non Transfer Dana Perimbangan Kemenkeu RI Ubaidi Hamidi dan Kepala Seksi Fasilitasi Perencanaan Partisipatif Kemendesa RI Winarno.
Dalam kunjungan itu, Riri dan Forum Kades mendapatkan keterangan dari Kemenkeu RI bahwa laporan dana desa Kabupaten Kepahiang memang mengalami keterlambatan. Sementara laporan yang masuk kepada Kemenkeu RI telah menumpuk sehingga pihak mereka harus berupaya mengatur kas mereka dalam pencairan dana desa ke kas daerah. Namun Kemenkeu RI berjanji, kewajiban transfer dana selambat-lambatnya tanggal 23 Desember 2016 ini.
Disamping itu, Kemenkeu RI dan Kemendesa RI meminta kepada Forum Kades agar dapat mengelola dana desa dengan baik dan sesuai aturan, serta menyampaikan laporan tepat waktu. Misalnya sebagai persyaratan pencairan tahap kedua, laporan hendaknya disampaikan pada bulan Juli sehingga pada bulan Agustus dana berikutnya dapat ditransfer ke kas daerah.
Sebaliknya, Riri Damayanti John Latief meminta baik kepada Kemenkeu RI maupun kepada Kemendesa RI untuk memecahkan persoalan kurangnya tenaga pendamping desa dan minimnya sosialisasi pengelolaan dana desa kepada tenaga-tenaga desa yang ada. Kepada Riri dan Forum Kades yang hadir dua lembaga itu berkomitmen untuk menindaklanjuti hal itu.
"Kemenkeu RI dan Kemendesa RI sebaiknya segera memberikan pelatihan khusus untuk Kepala-kepala Desa yang ada di Provinsi Bengkulu, khususnya Kabupaten Kepahiang, agar pengelolaan dana desa ini bisa dikelola dengan baik, taat asas, akuntabel dan memberikan manfaat yang besar untuk rakyat di desa," demikian Riri. [AM]
