Sticky

FALSE

Page Nav

HIDE

GRID

GRID_STYLE

Hover

TRUE

Hover Effects

TRUE

Berita Terkini

latest

Semangat Keterbukaan APBD Pemprov Diapresiasi

riri-damayantiBENGKULU, PB - Semangat transparansi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2017 Pemerintah Provinsi Bengkulu menuai apresiasi. Meski Provinsi Bengkulu tergolong lambat menerapkan semangat keterbukaan ini, namun langkah tersebut dinilai layak disambut positif oleh setiap kalangan.

Anggota Komite II DPD RI, Riri Damayanti John Latief, mengungkapkan, semangat keterbukaan anggaran tersebut hendaknya disambut dengan partisipasi masyarakat. Ia menganjurkan masyarakat untuk terlibat aktif mengkritisi APBD tersebut bila tidak sesuai dengan kepentingan-kepentingan umum.

"Melakukan eskpose APBD secara terbuka merupakan terobosan penting di Bengkulu. Sekarang masyarakat bisa melihat langsung berapa anggaran belanja yang berhasil dihimpun oleh pemerintah dari mereka dan kemana uang itu dibelanjakan. Masyarakat harus pro aktif mengkritisi bila memang ada mata anggaran yang tidak sesuai dengan kepentingannya," kata Riri, baru-baru ini.

Menurut dia, bila kelak masyarakat memberikan penilaian, Pemerintah Provinsi hendaknya mengakomodir masukan tersebut untuk kebaikan Provinsi Bengkulu ke depan. Sehingga langkah-langkah korektif dapat diambil ketika merumuskan anggaran belanja pada APBD Perubahan 2017 kelak.

"Semangat yang sama seharusnya juga dimiliki pemerintah kabupaten dan kota yang ada di Bengkulu. Kita optimis, meski APBD kita terbatas, namun bila dikelola dengan baik dan sesuai dengan prioritas kebutuhan rakyat, kesejahteraan itu dapat dicapai," ujarnya.

Riri menambahkan, semangat transparansi tersebut merupakan langkah awal yang baik untuk membangun anggaran partisipatif dimana setiap komponen masyarakat dapat dilibatkan dalam merumuskan anggaran termasuk dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan.

"Atau dengan kata lain forum Musrembang (Musyawaran Perencanaan Pembangunan) itu diperluas dan keputusan-keputusan yang dihasilkan dalam Musrembang itu harus menjadi ketetapan yang baku, tidak diutak-atik oleh kepentingan birokrasi," demikian Riri. [AM]