BENGKULU, PB - Walikota Bengkulu Helmi Hasan dan Wakil Walikota Patriana Sosialinda dinilai telah berhasil dalam membangun infrastruktur perkotaan di wilayah hukum kepemimpinannya. Hanya saja, pada aspek pelayanan publik, sejumlah kekurangan masih tampak.Hal itu tampak dari survei yang dilakukan oleh dosen Universitas Ratu Samban (Unras), Dewi Aprida. Survei itu difokuskan kepada tanggapan publik atas kinerja kepala daerah dalam memperkuat komitmen APBD untuk Rakyat.
Dalam survei itu terlihat, Pemerintah Kota dinilai telah berhasil mengurangi tingkat pengangguran melalui program Satu Miliar Satu Kelurahan (Samisake). Skor dalam survei ini sebanyak 67 persen masyarakat menjawab sangat setuju dan setuju bahwa Samisake telah menurunkan angka pengangguran.
Dalam hal infrastruktur juga mendapat apresiasi publik. Skor dalam survei itu terhadap infrastruktur sebanyak 76 persen masyarakat sangat setuju dan setuju Kota Bengkulu selama tiga tahun terakhir ini telah terjadi perubahan pada Infrastruktur jalan dan drainase menjadi lebih baik.
Lalu 54 persen masyarakat sangat setuju dan setuju pembangunan gedung sekolah, tempat ibadah, pasar dan gedung rumah sakit telah memenuhi harapan masyarakat.
Kemudian 61 persen masyarakat juga sangat setuju dan setuju penataan ruang di Kota Bengkulu sebagai Ibukota Provinsi sudah lebih baik.
Disebutkan pula 60 persen masyarakat kota Bengkulu menjawab sangat setuju dan setuju program jemput sakit, takziah keliling ke rumah-rumah warga, shalat subuh berjamaah tidak menganggu kinerja kepala daerah tapi justru sangat bermanfaat untuk masyarakat.
Namun hanya 47 persen masyarakat menjawab sangat setuju dan setuju tentang kemampuan Pemerintah Kota dalam mendatangkan investor karena kendala birokrasi dan regulasi.
Juga hanya 47 persen masyarakat yang menjawab sangat setuju dan setuju tentang program 1000 Rumah bagi PNS dan guru akan menghidupkan usaha properti lokal untuk lebih maju dan mampu bersaing.
Termasuk tentang seleksi jabatan secara terbuka yang hanya memperoleh 40 persen masyarakat sangat setuju dan setuju seleksi itu mampu menempatkan orang yang tepat pada jabatan yang tepat pula.
Terakhir, hanya 45 persen masyarakat menjawab sangat setuju dan setuju bila pelayanan terhadap publik Pemerintah Kota lebih efektif, cepat dan tuntas.
Penilitian itu menggunakan metode kuantitatif dan metode analisis skala likert dengan teknik sampling non probability sampling dengan jumlah sampel 100 orang.
Selanjutnya, hasil survei itu dikupas dalam Focus Group Discussion (FGD) yang digelar oleh Humas Pemerintah Kota, belum lama ini. [AM]
