Baca juga: Manfaatkan ‘Tax Amnesty’ Biar Pejabat Bisa Tidur Nyenyak
“Catatan yang ada di Menteri Keuangan (Menkeu) Rp11.000 triliun. Jangan ditepuki, karena yang ada di kantong saya dua kali lipat lebih,” kata Presiden Jokowi saat menghadiri Sosialisasi Program Pengampunan Pajak atau Tax Amnestyperiode kedua, di Pecatu Hall Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Nusa Dua, Bali, Rabu (7/12) sore.
Oleh sebab itulah, lanjut Presiden, disiapkan Undang-Undang Tax Amnesty agar uang-uang yang masih disimpan di dalam negeri, di bawah bantal, di bawah kasur, di almari bisa keluar. Yang ada di luar negeri juga bisa dibawa masuk kembali ke negara kita, karena kita memang sekarang ini sangat membutuhkan uang itu, membutuhkan anggaran untuk pembangunan negara kita.
Menurut Presiden Jokowi, patut kita syukuri bahwa sampai hari ini deklarasi maupun repatriasi yang ikut tax amnesty itu sudah itu mencapai Rp3.980 triliun atau 33 persen dari PDB kita, kurang lebih. Ia menyebutkan, yang repatriasi pada tahapan kemarin ada Rp143 triliun.
Namun, bagi Presiden Jokowi, angka Rp143 triliun itu kecil sekali. Apalagi, dari total wajib pajak kita kurang lebih 20 juta, yang ikut tax amnesty itu baru 481.000, hanya 2,5 persen. “Hanya 2,5 persen, hanya 2,5 persen. Diingat-ngat semuanya, kecil sekali. Padahal sudah Rp3.980 triliun, itu saja masih 2,5 persen,” kata Presiden menekankan.
Presiden Jokowi mengingatkan, pemerintah datanya punya semuanya, di Bali berapa. Ia membayangkan, kalau saja separuh dari wajib pajak ikut tax amnesty, enggak perlu lagi pinjam-pinjam uang dari luar negeri. “Enggak perlu kita rebutan investasi, ngga perlu kita rebutan arus uang masuk, nggak perlu,” tegasnya.
Oleh sebab itu, Presiden menjelaskan alasan dirinya turun sendiri, yaitu untuk menyadarkan semuanya betapa pentingnya uang-uang itu bagi negara. “Penting sekali, sangat penting sekali. Baik untuk membangun infrastruktur, industri, maupun pertanian kita, perkebunan kita, semuanya,” ujarnya.
Tampak hadir dalam kesempatan itu antara lain Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi, Ketua Otoritas Jasa Keuangan Muliaman Hadad, Gubernur Bali Mangku Pastika, dan Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi. (Yn/Setkab)
