JAKARTA, PB - Tindakan Polri yang melakukan penangkapan terhadap Nurul Fahmi, pemuda yang mengibarkan bendera bertuliskan kalimat Tauhid di atas Bendera Merah Putih itu dinilai sebagai bentuk standar ganda. Menurut penjelasan Wikipedia, standar ganda adalah standar penilaian yang dikenakan secara tidak sama kepada subjek yang berbeda dalam suatu kejadian serupa yang terkesan tidak adil.Sementara hal yang sama juga dilakukan salah satu band legendaris, Metallica. Pada Agustus 2016 lalu, grup musik dunia Metallica ikut mengibarkan bendera merah putih yang telah ditambahkan tulisan saat konser di Jakarta. Grup metal asal AS itu lantas mengibarkan bendera merah putih, bertuliskan "Metallica" di bagian merah dan "Solo Indonesia di bagian putih".
"Standar ganda kasus bendera, kalau ada tulisan Arab di tahan, kalau tulisan Metalica di elu-elukan," tulis Ayip Ayip, dalam postingan komentarnya di media Republika.com. Hera Wati Suryanegara juga menimpali, "Berani gak tangkap Metallica?".
Menyikapi hal itu, Polda Metro Jaya berjanji akan mengusut kasus bendera Indonesia bertuliskan "Kita Indonesia" dan "Metallica". Pasalnya, bendera tersebut merupakan lambang negara, sehingga dilarang untuk diberikan tulisan apa pun. Hal ini disampaikan Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Raden Prabowo Argo Yuwono.
Umat Islam merasakan ketidakadilan
Secara terpisah, Ketua Dewan Pertimbangan MUI Din Syamsuddin mengatakan, situasi saat ini mengakibatkan posisi umat Islam menjadi terpojok dengan adanya anggapan anti-keberagaman pascaaksi unjuk rasa pada 4 November 2016.
Sementara pemerintah dianggap lamban dalam memroses kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Keadaan tersebut semakin diperparah dengan adanya ketidakadilan dalam bidang ekonomi yang lebih berpihak kepada konglomerat tertentu.
"Saya simpulkan dan sebagian anggota wantim berpendapat sama. Umat Islam saat ini merasa terpuruk, tertekan dan tertuduh. Umat Islam mengalami ketidakadilan," kata dia.
Oleh sebab itu, Din meminta agar semua pihak, khususnya pemerintah, memandang umat Islam yang diwakili ormas Islam sebagai kekuatan strategis untuk membangun Indonesia. Dia juga mengingatkan bahwa ormas Islam menjadi bagian dari proses berkebangsaan melalui gerakan kultural.
"Kita ingin dialog, ulama dan umara (pemerintah) terutama mencari solusi terhadap masalah terkini, masalah kebangsaan kita akhir-akhir ini menampilkan adanya pertentangan di tubuh bangsa ini. Lewat dialog ini harus disadari umat Islam perlu diperlakukan secara berkeadilan," kata Din dalam rapat pleno ke-14 dengan tema "Kerja Sama Ulama-Umara untuk Kemajuan Bangsa" di Kantor MUI, Jakarta Pusat, baru-baru ini. (Yn)
