BENGKULU, PB - Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (EW LMND) Provinsi Bengkulu mengelar aksi unjuk rasa denga membagi-bagikan selebaran di kampus Universitas Bengkulu (UNIB).Dalam aksinya, Mahasiswa menolak keberadaan tambang Freeport sekaligus mendesak pemerintah agar perusahaan asal Amerika Serikat (AS) itu angkat kaki dari tanah Papua. Mahasiswa menilai Keberadaan Freeport selama ini sangat tidak adil dan merugikan bangsa Indonesia khususnya rakyat Papua.
“Aksi ini bentuk solidaritas dan peduli kami akan pengelolaan kekayaan sumber daya alam Indonesia yang sampai saat ini hasilnya belum benar-benar dirasakan oleh rakyat Papua dan Bangsa Indonesia,” kata Koordiantor Lapangan Aksi, Roby Indou, Senin (27/2/2017).
Keberadaan Freeport, lanjut Roby, merupakan salah satu bentuk penjajahan gaya baru. Kontrak Karya perusahaan AS itu menurutnya melahirkan ketidakadilan dan merendahkan harkat dan martabat Bangsa Indonesia.
“Pengambilan hak atas kekayaan sumber daya alam di Papua ini sebagai dasar awal keadilan bagi rakyat Papua khususnya. Pemerintah harus tegas dan berani karena menyangkut masalah martabat dan kedaulatan bangsa kita,” ucapnya.
Untuk itu, Roby mendesak pemerintah untuk menegakkak pasal 33 UUD 1945 dan menasionalisasi kekayaan alam di Papua untuk kesejahtraan rakyat Indonesia.
”Negara harus mengelola kekayaan alam untuk kemakmuran bersama dan melaksanakan amanat UUD 1945 pasal 33 bahwa kekayaan alam, air dan udara yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan digunakan untuk kemakmuran bersama,” tandasnya.
Seperti diketahui, Pemerintah Indonesia meminta agar Freeport bersedia mengubah kontrak karya (KK) untuk menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dan mematuhi divestasi saham 50 persen terhadap PT Freeport Indonesia (PTFI).
Namun, baru-baru ini Freeport menolak dan mengeluarkan ultimatum. Dalam tempo 120 hari kedepan pemerintah Indonesia diminta menyelesaikan perbedaan-perbedaan dengan Freeport.
Padahal, Secara ekonomi penerimaan negara sangat kecil, karena semua aturan penerimaan (baik pajak maupun non-pajak) selalu diposisikan sesuai kehendak Freeport. Itulah mengapa, misalnya, royalti yang dibayarkan Freeport untuk emas hanya 1 persen, sementara di tempat/negara lain sudah di atas 3 persen. [Rudy Anton]
Klarifikasi Pemberitaan dari Ikatan Mahasiswa Papua di Bengkulu dan Permohonan Maaf Pedomanbengkulu.com
1. Ikatan Mahasiswa Papua (IMP) merasa dirugikan dengan pemberitaan pedomanbengkulu.com terkait berita sebelumnya berjudul: "Mahasiswa Papua di Bengkulu Gelar Aksi Usir Freeport"
2. Berita tersebut dinilai tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Karena aksi seharusnya mengatasnamakan Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Provinsi Bengkulu bukan mengatasnamakan IMP
3. IMP meminta agar berita yang mengatasnamakan IMP dihapus dari portal berita pedomanbengkulu.com
Atas permintaan diatas, Kami dari redaksi pedomanbengkulu.com mengucapkan terimakasih atas klarifikasinya. Dengan rendah hati dan penuh kesadaran kami mengakui kesalahan dalam pemberitaan tersebut. Untuk itu redaksi kami memberikah hak jawab, sebagai berikut:
1. Setelah mencermati berita tersebut, kami memang menemukan ada kesalahan dalam peliputan dan editing atas berita dengan judul "Mahasiswa Papua di Bengkulu Gelar Aksi Usir Freeport"
2. Atas kesalahan tersebut kami mengganti judul berita menjadi "LMND Bengkulu Desak RI Nasionalisasi Freeport" dan menghilangkan kata Ikatan Mahasiswa Papua dalam berita tersebut.
3. Atas kesalahan tersebut kami mengucapkan permohonan maaf kepada seluruh mahasiswa Papua di Bengkuku atas ketidaknyamanan pemberitaan tersebut.
4. Untuk itu kami juga bersedia untuk memulihkan nama baik Mahasiswa Papua di Bengkulu atas dampak yang ditimbulkan dari berita tersebut.
Terimakasih
Pimpinan Redaksi
