BENGKULU, PB - Saat Bengkulu ditetapkan sebagai wilayah Kejadian Luar Biasa (KLB) penyakit Demam Berdarah Denque (DBD) oleh Kemenkes RI pada tahun lalu (Februari 2016), Pemerintah Kota Bengkulu telah mengabil langkah cepat dan strategis dalam mencegah dan menenkan pertumbuhan nyamuk Aedes Aegypte.
Baca juga: Bengkulu Jadi Wilayah KLB DBD
Status KLB DBD tersebut dinyatakan bila jumlah kasus baru DBD dalam periode bulan tertentu menunjukkan kenaikan dua kali lipat atau lebih dibandingkan angka rata-rata per bulan dalam tahun sebelumnya. Selanjutnya, kasus DBD muncul di daerah yang sebelumnya belum pernah terjadi. Dan terakhir, angka kematian DBD dalam kurun waktu tertentu menunjukkan kenaikan 50% atau lebih dibandingkan dengan periode sebelumnya.
Terjadinya KLB DBD di Indonesia berhubungan dengan berbagai faktor risiko, misalnya lingkungan yang masih kondusif untuk terjadinya tempat perindukan nyamuk Aedes. Pemahaman masyarakat yang masih terbatas mengenai pentingnya pemberantasan sarang nyamuk (PSN) 3M Plus, serta perluasan daerah endemik akibat perubahan dan manipulasi lingkungan.
Karena itu, Pemkot Bengkulu menilai jika penyakit yang tergolong Arbovirus tersebut, khususnya DBD ini masih menjadi maslaah utama kesehatan yang menimbulkan dampak sosial dan ekonomi, misalnya kematian dan berkurangnya harapan hidup. Hal tersebut disampaikan Sesda Kota Bengkulu, Marjon saat memberi sambutan dalam pertemuan penguatan Gerakan Satu Rumah Satu Jumantik di Kelurahan Endemis DBD Kota Bengkulu.
"Permasalahan DBD mendapat perhatian yang serius dari Kota Bengkulu mengingat jumlah penderitanya dalam kurun waktu 3 tahun terkahir terus meningkat tajam. Tercatat jumlah penderita DBD pada tahun 2014-2016 berturut-turut sebanyak 234 orang, 369 orang, dan pada tahun 2016 menembus 840 orang dengan kematian 11 orang pada tahun 2016 tersebut," ungkap Marjon dengan prihatin, Kamis (09/02).
Meski obat pencegahan virus Dengue tersebut belum ditemukan, namun yang perlu dilakukan sambungnya adalah dengan pengendalian vektor penularan nyamuk Aedes melalui Gerakan Satu Rumah Satu Jumantik di Kelurahan Endemis. Gerakan tersebut diharapkan dapat meningkatkan pengendalian DBD dan mencegah status KLB DBD tidak terjadi lagi.
"Gerakan ini diharapkan mendorong peran aktif masyarakat untuk bersama-sama mencegah dan menghentikan pertumbuhan jentik-jentik nyamuk Aides Aegypti. Langkah ini juga untuk memaksimalkan apa yang telah menjadi arahan Walikota Bengkulu tentang Kewaspadaan Terhadap Penyakit DBD," terang Marjon.
Dalam Surat Edaran Walikota Bengkulu Nomor 730/04.A/DKK/2016 tentang Kewaspadaan Terhadap Penyakit DBD yakni dengan 4 langkah: mengaktifkan kembali Pokjanal DBD di Setiap Kecamatan dan Kelurahan; melaksanakan gerakan kebersihan lingkungan dalam upaya pemberantasan sarang nyamuk melalui kegiatan 3 M; mengaktifkan kembali gerakan Jumat bersih di sekolah-sekolah, rumah ibadah, perkantoran, dan pemukiman warga. Serta mengaktifkan kembali Juru Pemantau Jentik di tingkat Kelurahan hingga RT/RW.
Kegiatan yang berlangsung di Aula Gunung Bungkuk Pemda Kota Bengkulu tersebut juga dihadiri oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Bengkulu, Herwan Antoni. Dalam paparannya menambahkan bila kegiatan Gerakan Satu Rumah Satu Jumantik ini akan dipimpin langsung oleh pihaknya.
"Kami telah menetapkan indikator keberhasilan dari kegiatan ini, yaitu lahirnya penguatan organisasi dan struktur Gerakan Satu Rumah Satu Jumantik di Kota Bengkulu, adanya petunjuk pembentukan dan pembinaan Jumantik keluarga atau lingkungan, serta pemasangan stiker pada rumah yang telah diperiksa Jumantik," terangnya dalam release resmi.
Selain membudayakan kembali PSN 3M Plus secara berkelanjutan sepanjang tahun dan mewujudkan Gerakan Satu Rumah Satu Jumantik ini, menurutnya perlu juga kesadaran masyarakat. Karena itu yang diutamakan juga adalah edukasi masyarakat melalui program stikernisasi rumah-rumah.
Hadir dalam kegiatan ini perwakilan 9 kecamatan, 33 Kepala Kelurahan daerah edemis tinggi DBD, 20 Kepala UPTD Puskesmas Kota Bengkulu, serta perwkailan 5 Sekolah Tinggi/Universitas Kesehatan di Kota Bengkulu. (Rls/Diskominfo)
