BENGKULU, PB - Gubernur Bengkulu ke 9, terus bertekat ajak birokrat bangun Bengkulu tanpa korupsi, hal ini disampaikan Gubernur Ridwan Mukti saat gelar pertemuan dengan tokoh-tokoh nasional asal Sumatra Bagian Selatan (Sumbagsel) di Gedung Nusantara 5 DPR/MPR RI Jakarta, Senin 6/3.
Selain itu, pada pertemuan Badan Koordinasi Pimpinan Masyarakat Paguyuban Sumatera bagian Selatan (BKMS) kali ini, Ridwan Mukti menegaskan kemiskinan dan ketertinggalan masih menjadi persoalan serius di Provinsi Bengkulu.
"Kita dihadapkan dengan persoalan kemiskinan dan ketertinggalan," ucap Ridwan Mukti dengan menggambarkan terbatasnya infrastruktur dasar, serta terbatasnya anggaran pembangunan.
Saat ini, lanjut mantan anggota DPR RI dua periode itu, Pemprov Bengkulu berkomitmen menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Beberapa upaya yang dilakukan yakni dengan pengangkatan pejabat tanpa 'sogok menyogok', komitmen mendukung pencegahan korupsi dan juga transformasi birokrasi berbasis IT.
"Kami telah menandatangani Pakta Integritas untuk tidak korupsi, tidak narkoba, tidak berbisnis dalam birokrasi. Saat ini Provinsi Bengkulu juga mendapat pendampingan oleh KPK," katanya menegaskan bahwa pembangunan Provinsi Bengkulu merupakan kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Untuk itu dirinya mengharapkan, tokoh-tokoh Sumbagsel untuk turut menyampaikan kondisi riil Provinsi Bengkulu. Sehingga ada kebijakan yang fokus untuk pemerataan pembangunan di persisir barat Sumatera itu.
"Bengkulu ini bagai Indonesia timur yang ada di wilayah barat. Kami sudah mengupayakan, namun belum ada kebijakan anggaran yang signifikan. Sepertinya kita butuh Menteri Percepatan Pembangunan Wilayah Sumbagsel," tuturnya.
Sebelumnya, dalam sambutan ketua BKMS, Jimly Assidqie mengajak kepada masyarakat Sumbagsel yang sudah berkiprah di pemerintah, untuk bisa turut membangun daerah.
"Turut bangun dusun kito. Sriwijaya dahulu pernah berjaya, namun kita menyadari saat ini pembangunan belum sepenuhnya merata," ungkap Profesor kelahiran Palembang itu.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua MPR Zulkifli Hasan saat sosialisasi 4 pilar berpesan, kepala daerah hasil pemilihan yang demokratis hendaknya bekerja dan membangun daerah demi kesejahteraan masyarakat.
Saat itu juga ditandatangani komitmenGood Governance dan Pencegahan Korupsi oleh 5 gubernur se-Sumbagsel. Hadir juga kepala BPK RI, KPK RI dan perwakilan dari Polri. [Ms]
