BENGKULU, PB - Tanggal 14 Februari 2017 kemarin, Kepala Dinas Pariwisata Kota Bengkulu, Syarifuddin C, mengeluarkan Surat Keputusan (SK) dengan Nomor 01 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penataan dan Pemanfaatan Lahan Pariwisata di Kawasan Pantai Panjang dan Kawasan Wisata Pantai Jakat Kota Bengkulu Tahun 2017.SK tersebut mempertimbangkan bahwa kawasan Pantai Panjang dan Pantai Jakat merupakan ikon wisata Kota Bengkulu yang belum tertata dengan baik serta adanya suksesi atas program 8 Tekad Bengkuluku yang dicanangkan oleh Walikota Helmi Hasan.
SK tersebut mengatur secara terperinci mengenai tata cara permohonan izin dan pemberian izin berdagang. Misalnya, setiap pedagang harus membuat surat pernyataan kesanggupan mematuhi ketentuan teknis bangunan dan pemanfaatan auning.
Disamping itu, setiap bangunan yang berdiri di dua kawasan tersebut harus berbentuk auning empat persegi dengan konstruksi sederhana, beratap seng atau atap rumbia. Bangunan tidak boleh difungsikan sebagai tempat tinggal, hanya boleh menambah fasilitas berupa bangku dan meja maksimal 5 set dan tidak boleh menjual minuman keras dan sejenisnya, obat-obatan berbahaya dan narkotika serta menyediakan atau menjadi tempat prostitusi.
"Yang melanggar ketentuan izinnya kita cabut. Kita sudah memberikan teguran kepada pihak-pihak yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam SK ini. Kalau teguran tetap tidak diindahkan, kita akan meminta petunjuk kepada Walikota untuk dilakukan pembongkaran," kata Syarifuddin C.
Ia menjelaskan, SK tersebut telah disosialisasikan. Sementara sosialisasi masih berlangsung, Dinas Pariwisata Kota Bengkulu masih akan melakukan tindakan persuasif terhadap para pedagang hingga izinnya selesai.
"Dengan adanya SK ini, teknis pengaturan pedagang akan dilakukan secara sistematis. Bahkan sesuai dengan arahan Pak Walikota, ke depan pedagang akan kita kelompokkan dan tata dengan rapi. Kami berharap dukungan dan peran aktif dari masyarakat untuk menata ikon wisata andalan kita," demikian Syarifuddin. [AM]
