BENGKULU, PB - Direktorat Jenderal (Ditjen) Perkebunan Kementerian Pertanian (Kementan) RI menyatakan, bahwa sektor perkebunan Indonesia saat ini berada pada kondisi yang semakin memprihatinkan, termasuk di Provinsi Bengkulu. Terkait kondisi ini, Dirjen Perkebunan Kementan RI Bambang menekankan, peran pemerintah daerah sangat diperlukan dalam menyelesaikan permasalahan dan isu – isu perkebunan rakyat.
Selain kurang mendapatkan perhatian, dewasa ini secara tidak langsung dan tanpa kita sadari bahwa sektor perkebunan telah diincar oleh pihak asing, lantaran energi fosil sudah hampir habis. Sementara Indonesia dinilai pihak asing sebagai lokasi yang sangat potensial dalam menyediakan sumber pangan dan energi baru terbarukan. Oleh karena itu, tegas Dirjen Perkebunan Kementan RI Bambang, jangan sampai potensi Indonesia yang ada ini nantinya justru dikuasai bangsa lain.
“Pada saat energi fosil dikuasai, timur tengah dicabik – cabik oleh kekuatan asing. Sekarang energi fosil itu habis, maka giliran Indonesia menjadi lokus baru serangan dari berbagai pihak. Kalau kita sampai tidak menyadari ada bahaya itu, ini malapetaka buat Negara kita,” ungkap Dirjen Perkebunan Bambang, dalam sambutannya saat acara Rakor dan Konsultasi Pembangunan Perkebunan Provinsi Bengkulu tahun 2017, Selasa (21/03).
Disamping itu kondisi tersebut juga diperparah atas data Ditjen Perkebunan Kementan RI, yang menyebutkan bahwa Nilai Tukar Petani (NTP) disebagian besar daerah masih terbilang rendah, termasuk di Provinsi Bengkulu hingga akhir 2016 hanya berkisar pada angka 80 persen.
Wakil Gubernur (Wagub) Bengkulu Rohidin Mersyah yang dalam kesempatan tersebut membuka acara secara resmi mengatakan, atas kondisi yang telah disampaikan pihak Ditjen Perkebunan sudah sepantasnya pemerintah daerah bersama masyarakat harus bersinergi dan bahu – membahu dalam membangun dan mengembangkan kembali sektor perkebunan yang ada. Dan melalui dinas teknis, pemerintah kabupaten-kota juga diminta melakukan tindakan nyata dalam mensejahterakan masyarakat petani perkebunan.“Kalau dikonfersi luas usahanya, 2/3 nya milik perkebunan rakyat. Namun dari sisi produksi terbalik, yang 2/3 milik rakyat itu hanya 1/3 produksi nasional, sama juga yang terjadi di Bengkulu dan ini persoalan. Maka saya katakan kita harus komitmen. Dalam rangka menyamakan persepsi dan komitmen itu adalah bagaimana membangun perkebunan yang pro rakyat,” tegas Wagub Bengkulu Rohidin Mersyah.
Sementara itu, dalam kesempatan tersebut juga diserahkan Penghargaan oleh Ditjen Perkebunan Kementan RI kepada Gubernur Bengkulu yang telah memberikan perhatian besar terhadap pengembangan perbenihan perkebunan di Provinsi Bengkulu. Serta, penyerahan penghargaan kepada Bupati Bengkulu Utara yang telah memberikan perhatian besar terhadap pengembangan perkebunan di Kabupaten Bengkulu Utara. [Ms]
