Sticky

FALSE

Page Nav

HIDE

GRID

GRID_STYLE

Hover

TRUE

Hover Effects

TRUE

Berita Terkini

latest

Hentikan Liberalisme, Banting Setir Kembali ke Jati Diri Bangsa!




Dunia tersentak ketika Inggris keluar dari Uni Eropa dan Trump menang di Amerika. America First, kedaulatan dan kesejahteraan rakyat Amerika di atas segalanya, menggema di seluruh dunia.

Dua negara gembong liberalisme tersebut akhirnya menyerah serta melakukan harakiri dengan pedangnya sendiri, yaitu liberalisme.

Bagaimana dengan Indonesia, liberalisme (mungkin yang diistilahkan oleh Presiden sebagai demokrasi kebablasan) semakin merajalela, menjadikan jurang yang curam antara kehidupan si kaya dan si miskin.

Si kaya bebas melakukan apa saja, bisa menguasai lahan ratusan ribu hektar, sedang bagi si miskin untuk memiliki tanah seluas 0,3 hektar saja, agar bertahan hidup, susahnya minta ampun.

Adalah fakta, jika kapitalisme dengan liberalisme nya, telah menggusur kehidupan bangsa, menghilangkan impian serta harapan.

Berderet data sudah ditunjukkan, jika liberalisme ternyata justru semakin melebarkan kesenjangan ekonomi.

Pada tahun 2013, sejumlah NGO pernah merilis data penelitian, 25 grup perusahaan kelapa sawit menguasai lahan seluas 5,1 juta hektare atau hampir setengah Pulau Jawa yang luasnya 128.297 kilometer persegi.

Kekayaan total mereka pada 2013 sebesar US$ 71,5 miliar atau Rp 922,3 triliun.

Baru-baru ini OXFAM menyatakan jika 20 tahun terakhir, jurang antara orang kaya dan miskin di Indonesia tumbuh lebih cepat dibandingkan negara-negara lain di Asia Tenggara. Harta dari 4 orang terkaya Indonesia setara dengan gabungan dari harta 100 juta orang miskin di Indonesia.

Sedemikian lebar jurang antara segelintir orang kaya dengan jutaan orang miskin di Indonesia.

Secara objektif ekonomi dan kesejahteraan, menjadi masalah utama, masalah mendesak yang harus segera diselesaikan.

Jika masalah kesenjangan ekonomi akibat kapitalisme dengan liberalisme nya ini tidak segera dihentikan, (walau dipandang masih laten), akan menyebabkan keresahan yang meluas, menjadi bom waktu yang kapan saja bisa meletus, sulit dikendalikan dan pasti akan melepaskan ikatan Persatuan Nasional.

Massifnya isu SARA pun semestinya ditempatkan sebagai akibat dari kesenjangan ekonomi tersebut.

Tetap mempertahankan kapitalisme dengan liberalismenya, sama halnya dengan mempertaruhkan masa depan bangsa.

Tahun 1964, Bung Karno telah mengingatkan dengan keras, akan nasib bangsa Indonesia, “Barangkali kita akan makin lama makin tanpa arah, bahkan makin lama makin masuk lagi dalam lumpurnya muara “exploitation de l ‘homme par l ‘homme” dan  exploitation de nation par nation”.

Yang pada akhirnya jatuh menjadi bangsa kuli di antara bangsa-bangsa.

Proklamasi dan UUD 1945, (menolak dengan tegas kapitalisme, Imperialisme maupun liberalisme), adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, pondasi berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Maka sebelum semua menjadi sulit diatasi, kita harus memiliki KEBERANIAN untuk kembali kepada niat awal kita dalam berbangsa dan bernegara, untuk melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, menjaga perdamaian dunia, dengan filosofi serta landasan yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia, yaitu Pancasila, seperti yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945.

Menjadikan bumi, air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai negara, dikelola dengan semangat kekeluargaan, untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Seperti halnya Inggris dan Amerika, kita juga harus BERANI keluar dari mainstream, jika hal tersebut merugikan kepentingan nasional Bangsa Indonesia, menjadikan kesenjangan sosial serta kemiskinan semakin merajalela.

Bung Karno BERANI bersikap, dengan Manipol USDEK tahun 1959, mengubah haluan Negara, dari liberal kapitalistik menjadi USDEK, menjadi GBHN.

Agar Trisakti serta Nawacita bisa tegak dan terlaksana, dibutuhkan KEBERANIAN melepaskan diri dari cengkeraman kapitalisme-liberalisme tersebut.

Tentunya tanggung jawab ini sekarang ada di pundak Pemerintahan Jokowi -JK, dengan seluruh anak bangsa yang masih merasa menjadi Bangsa Indonesia!

Agus Jabo Priyono, Ketua Umum Partai Rakyat Demokratik (PRD)

Foto: Sanggar Bumi Tarung Fans Club

Sumber: Berdikari Online