BENGKULU SELATAN, PB – Setelah berjalannya pembangunan 21 unit perumahan khusus nelayan di Desa Tanggo Raso Kecamatan Pino Raya, dalam waktu dekat menyusul sebanyak 50 unit perumahan khusus nelayan segera akan dibangun. Ditargetkan paling lambat Bulan Mei 2017 mendatang pembangunannya telah dimulai.Diungkapkan Plt Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bengkulu Selatan, Susmanto, berdasarkan informasi lisan yang didapat, saat ini pekerjaan telah dilakukan proses lelang.
“Ini kan proyek pusat, jadi berapa total dana atau anggarannya kami tidak tahu persis. Karena memang pusat mengurusnya. Tapi info yang kami dapat sebanyak 50 unit pekerjaan itu sudah tender,” jelas Susmanto.
Kembali dipilihnya penempatan 50 unit perumahan nelayan tersebut dibangun di Desa Tanggo Raso, lanjut Susmanto, alasannya karena sinergi dengan program Pemerintah Daerah yang akan menjadikan Pantai Mengkudum sebagai Pusat Pelabuhan Ikan (PPI) dan juga jalur Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (ASDP) dari Bengkulu Selatan-Enggano.
“Di Tanggo Raso itu, lahan yang dijadikan untuk lokasi perumahan nelayan itu milik pemerintah, luasnya 1,7 hektar. Selain pembangunan 50 unit di Tanggo Raso sudah selesai lelang, info lainnya, bahwa sebanyak 20 unit perumahan nelayan lagi akan dibangun di perumahan nelayan di Desa Ketaping. Saat ini untuk yang 20 unit itu masih di tahap perencanaan,” tambah Susmanto.
Selain akan menerima pembangunan 20 unit perumahan nelayan di Ketaping, Susmanto juga mengatakan, aka nada pembangunan hotmix jalan lingkungan di Perumahan Nelayan di Desa Ketaping.“Kalau untuk pembangunan rumah nelayan di kawasan Pasar Bawah kemungkminan tidak ada. Mungkin, kajian teknisnya bahwa Pasar Bawah itu tidak cocok untuk kawasan perumahan. Apalagi, program Bupati yang akan menata Pasar Bawah ini menjadi kawasan pariwisata,” tutur Susmanto.
Susmanto juga menatakan bahwa pembangunan perumahan nelatyan di Desa Tanggo Raso tersebut diperuntukkan bagi nelayan di Pasar Bawah. Menanggapi adanya keluhan masyarakat yang mengatakan bahwa belum ada sosialisasi ke para nelayan, Susmanto berkilah bahwa melakukan sosialisasi ke nelayan bukan ranah isntansinya.
“Kalau sosialisasi itu yang berwenang adalah DKP (Dinas Kelautan dan Perikanan). Kalau kami hanya terkait perumahannya saja,” pungkas Susmanto. (Apd)
