BENGKULU, PB - Momentum provinsi Bengkulu menjadi tuan rumah event nasional Rapat Koordinasi Nasional Komisi Penyiaran Indonesia (Rakornas KPI) 2017 akan dimanfaatkan untuk memperkenalkan potensi pariwisata serta produk unggulan daerah dan memberitakan Bengkulu ke nasional.“Bengkulu beruntung menjadi tuan rumah Rakornas KPI, tentu pemberitaan nasional akan terpusat pada acara ini,” tutur Gubernur Ridwan Mukti saat membuka acara pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) KPI 2017 di Grage Horizon, Jumat(31/3).
Ridwan berharap Rakornas 2017 dapat menggugah Media agar lebih berperan dalam menampilkan pemberitaan yang positif dan membangun. Masyarakat butuh itu, sebab selama ini citra pemberitaan yang disuguhkan masih mengarah ke hal negatif.
“Provinsi ini memiliki potensi untuk maju, bantu kami untuk mewujudkannya agar dikemudian hari Bengkulu dapat berperan berikan kontribusi untuk negara,” pungkas RM sapaan akrab Gubernur Ridwan Mukti
Sementara itu, Ketua KPI Pusat Yuliandre Darwis mengatakan era keterbukaan informasi sekarang ini telah banyak disusupi dengan berita tidak benar (hoax) yang menyesatkan kehidupan masyarakat.
''Kemajuan teknologi saat ini telah membentuk terpaan informasi, baik dari dalam maupun luar negeri. Termasuk media massa dan media alternatif atau online. Sementara revisi Undang-Undang Nomor 32 tentang Penyiaran belum juga selesai,'' kata Yuliandre saat sambutan di Rakornas KPI yang mengambil tema “Semangat nawacita untuk ketahanan bangsa melalui penyiaran yang berkarakter dan mencerdaskan”, Jumat (31/3).
Menurutnya, selama ini media atau lembaga penyiaran masih cenderung memberikan informasi hanya sebatas untuk kepentingan bisnis dan ratingnya semata. Sehingga, KPI butuh dukungan dari pemerintah guna mengawasinya. ''Lembaga penyiaran harus memberikan kontribusi dan informasi yang berimbang,'' ujar Yuliandre.
Rakornas KPI 2017 di Bengkulu ikut dihadiri Anggota Komisi I DPR RI M Afzal Mahfuz, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhanas RI) Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo, Sekretaris Utama Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan Republik Indonesia (BNPP) Hadi Prabowo, Deputi 7 Polhukam RI Marsda Warsono dan Ketua Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI) Mistam Abz. [Ms]
