BENGKULU, PB - Akses jalan bagi masyarakat tidak boleh putus dalam kondisi apapun, baik dalam keadaan bencana apalagi dalam kondisi yang biasa. Pernyataan tersebut disampaikan Gubernur Ridwan Mukti kepada seluruh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) di Provinsi Bengkulu, terkhusus kepada bidang Bina Marga PUPR yang menangani permasalahan infrastruktur jalan.“Prinsip ini harus dijalani oleh Bina Marga, tidak boleh ada akses jalan masyarakat yang terputus dalam kondisi apapun juga. Akses logistisk untuk masyarakat harus lancar,” tegas Gubernur Ridwan, di Bengkulu, Rabu (12/4).
Bahkan, untuk mengantisipasi hal tersebut, dirinya telah menyetujui pembelian alat berat yang di sebarkan ke beberapa zona rawan bencana. Dirinya meminta jajaranya untuk cepat merespon jika terjadi bencana yang memungkinkan terputusnya akses jalan masyarakat.
“Jika ada kerusakan karena bencana alam, pejabat di Bengkulu harus cepat merespon turun kelapangan, jangan menunggu arahan gubernur,” tegasnya.
Disamping itu juga, Ridwan Mukti juga meminta agar jalan yang telah di aspal tidak boleh berlubang lagi, menurut Ridwan Mukti umur jalan di provinsi ini harus dipertahankan hingga lima tahun.
“Makanya saya pertahankan, siapa yang memiliki usaha tambang, mobil angkutannya tidak boleh memakai jalan rakyat, kalau memakai jalan rakyat harus sifatnya sementara, dan harus bayar,” tegasnya.
Demikian juga kapasitas tonase angkutan juga harus dijaga, jangan kita biarkan lewat jalan rakyat, yang dapat mengakibatkan kerusakan ruas jalan hingga terputusnya akses masyarakat.
“Kalau ada mobil yang mengangkut melebihi tonase, maka Dinas Perhubungan harus kandangi, kalau tidak mau, saya yang akan kandangi kepala dinasnya,” tegas Gubernur yang biasa dipangil RM ini.
Menurutnya, jika pemerintah tidak tegas dalam menjaga dan memelihara jalan yang telah dibangun tersebut, maka, dana yang tersedia hanya habis untuk perbaikan jalan saja.
Sedangkan biaya untuk membangun jalan kita ini, ungkapnya, setiap tahun mencapai satu triliun rupiah, dimana pemerintah hanya memperoleh kompensasi dari pihak perusahaan yang sangat tak sebanding.
“Nanti, kita di Bengkulu ini sibuk dengan perbaikan jalan saja, Harusnya, uang yang kita dapatkan dari pertambangan itu untuk pemeliharaan jalan kita, jadi kita harus menjaga ruas jalan kita ini bisa bertahan lima tahun,” kata mantan Angota DPR RI ini. [Ms]
