BENGKULU, PB - Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menyatakan, Provinsi Bengkulu dihadapkan pada masalah serius yaitu soal konektivitas dan kemiskinan. Hal itu ia simpulkan berdasarkan data ekonomi Bengkulu serta pemaparan Gubernur Ridwan Mukti saat pembukaan Murenbang RKPD (Rencana Kegiatan Pemerintah Daerah) Tahun 2018."Ada dua isu besar yang harus diprioritaskan, satu konektivitas dan yang kedua sesuai dengan angka kemiskinan adalah penanggulangan kemiskinan," kata Menteri Bambang di Bengkulu, pada Kamis (13/4).
Dua problem tersebut, lanjut pria berkacamata yang juga pernah menjabat Menteri Keuangan itu, diharapkan bisa menjadi fokus rencana pembangunan yang bakal diusulkan pada tingkat pusat. Sehingga perencana dapat mengusulkan program maupun proyek yang secara jelas prioritasnya.
"Kita fokus dua itu saja," tegasnya.
Menteri Bambang menuturkan, Bengkulu pada kondisi geografis yang memang sulit. Hal itu jika melihat peta alur perekonomian yang ada saat ini di Indonesia. Dikatakannya, meski upaya membuka keterisolasian pada masa orde baru telah dilakukan, yakni dengan membuka pelabuhan Pulau Baii, namum kenyataannya arus ekonominya ada di Timur, bukan di Barat Pulau Sumatera.
"Kalau dari laut susah maka dibukanya melalui darat. Paling tidak ke provinsi tetangga atau ada akses langsung ke Jalan Tol Sumatera yang rencananya akan dibangun nantinya," ungkap Bambang yang juga menyatakan meski ada pemihakan.
Soal kemiskinan akut yang ada di Provinsi Bengkulu, Kepala Bappenas ini menyarankan prioritas penangangannya, harus pada hulu permasalahan. Yakni dari mulai dari tempat tinggal rumah tangga miskin. Pentingnya pelayanan dasar, yakni kesehatan dan pendidikan kemudian infrastruktur dasar yaitu sanitasi air bersih dan infrastruktur yang terkait dengan tempat tinggal.
"Di Bengkulu ini harus mampu memotong lingkaran kemiskinan. Diputus bukan di ujung tapi di pangkalnya," saran menteri berusia 50 tahun ini.
Sebelumnya, Ridwan Mukti dalam sambutannya memaparkan kondisi Provinsi Bengkulu dengan segala keterbatasannya. Ia menyebutkan terdapat 653 desa tertinggal dengan kondisi masyarakatnya harus berkubang dengan lumpur di saat hujan, juga minim penerangan listrik. Tak hanya itu, angka kemiskinan Provinsi Bengkulu hampir dua kali lipat angka kemiskinan nasional.
"Angka kemiskinannya hampir menyentuh 18 persen, dan ada kabupaten yang angkanya di atas 20 persen," ucap gubernur dengan menerangkan angka gini rasionya telah berada pada posisi menghawatirkan.
Kendati demikian, dirinya tak mau kondisi tersebut diabaikan apalagi diratapi. Ridwan Mukti mengajak aparatur pemerintahannya untuk fokus pada program prioritas yakni pengentasan kemiskinan dan peretasan ketertinggalan, hingga program kunjungan wisata Wonderful Bengkulu 2020.
"Kita semua bersyukur Bapak Menteri bisa hadir di Bengkulu. Bukan cuma mendengar tapi dapat melihat langsung potret ketimpangan pembangunan di Indonesia," demikian curahan hati Ridwan Mukti. [Ms]
