BENGKULU, PB - Provinsi Bengkulu sebagai salah satu poros maritim Indonesia, hingga saat ini terus mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk dari Kementerian Kelautan dan Perikanan RI. Bahkan, saat ini program agro maritim tersebut juga telah mendapatkan dukungan dari unsur mahasiswa, seperti dari Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), yang nantinya menghasilkan sebuah rumusan.Plt Sekda Provinsi Bengkulu Sudoto mengatakan, dengan telah ditetapkannya Bengkulu sebagai salah satu poros maritim, maka hal tersebut jangan sampai hanya menjadi sebuah slogan tanpa ada tindakan yang jelas dalam mewujudkannya. Oleh karena itu, dengan dilaksanakan simposium yang digelar GMKI se-Indonesia bersama beberapa organisasi mahasiswa lainnya, sehingga menghasilkan akselerasi terhadap program agro maritim Pemprov Bengkulu.
“Tentu tidak boleh hanya menjadi slogan saja, Bengkulu sebagai poros maritim. Kita minta hasil pembahasan mereka seperti apa yang bisa kita jadikan referensi, untuk mengakselerasi program prioritas yang kita bangun,” jelas Plt Sekda Provinsi Bengkulu Sudoto, usai menghadiri dan membuka secara resmi Simposium Kedaulatan Agraria dan Maritim GMKI 2017, Jum’at (07/04).
Menurut Ketua Umum (Ketum) GMKI Pusat Sahat Martin Sinurat, dilaksanakannya Simposium bertajuk “Rakyat Berdaulat Atas Tanah dan Air Indonesia”, lantaran hal tersebut merupakan isu yang sangat strategis sesuai dengan persoalan yang tengah dihadapi masyarakat Indonesia saat ini. Disisi lain, pemerintah memang saat ini sedang memprioritaskan pembangunan dibidang agrarian dan maritim.
“Kita ingin menunjukkan bahwa pemuda juga harus memperhatikan bagaimana pembangunan di sektor tersebut jangan hanya sekedar membangun ekonomi negara saja, tapi juga untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat,” jelas Ketum GMKI Pusat Sahat Martin Sinurat.
Selain itu menurut Martin, ditetapkannya Bengkulu sebagai lokasi pelaksanaan symposium ini karena Bengkulu memang merupakan daerah yang strategis dalam pengembangan sektor agraris dan maritim. Namun justru pembangunan banyak dilakukan di daerah kawasan timur Indonesia.
“Kita ingin menunjukkan bahwa didaerah seperti ini justru pembangunan agraria dan maritim ini harus digencarkan pemerintah pusat, sesuai dengan latar belakang sejarah yang ada,” ungkapnya.
Sementara itu, diharapkan pihak GMKI dengan peserta dari 34 provinsi ini bisa dilakukan advokasi di daerah masing – masing. Dan kemudian bisa memperjuangkan pembangunan agraria dan maritime yang difokukan untuk masyarakat di tingkat daerah. [Ms]
