BENGKULU, PB - Dijelaskan Asisten I Setda Provinsi Bengkulu Iskandar ZO, salah satu indikator penyebab melambatnya pertumbuhan ekonomi masyarakat Bengkulu selama ini adalah kurang maksimalnya belanja barang pemerintah serta belum maksimalnya penyerapan anggaran oleh sebagian besar OPD (Organisasi Perangkat Daerah). Menindaklanjuti kondisi tersebut, mata rantai pengadaan barang dan jasa diminta untuk mempercepat kinerja dan profesionalitas.Oleh karenanya lanjut Iskandar ZO, dirinya berharap melalui sosialisasi pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan dengan menghadirkan narasumber yang berkompeten dibidangnya, para pejabat yang bersangkutan diminta fokus dan jangan sampai kembali terkesan memperlambat pekerjaan yang ditugaskan.
“Melalui sosialisasi ini tidak ada alasan lagi bagi seluruh mata rantai, pejabat pengadaan barang dan jasa itu untuk memperlambat atau mereka berdalih peraturannya tidak dipahami dan sebagainya,” jelas Asisten I Setda Provinsi Bengkulu Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat Iskandar ZO, usai membuka secara resmi Sosialisasi Peranan PA/ KPA, PPK, Pokja ULP/ Pejabat Pengadaan dan PPH di Dalam Pemilihan Penyedia, Kamis (06/04).
Selain itu tambah Iskandar ZO, dengan memaksimalkan belanja barang dan jasa secara otomatis berujung pada peningkatan penyerapan anggaran masing – masing OPD. Untuk itu, setiap Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa di masing – masing OPD juga harus memahami sosialisasi yang telah disampaikan.
Selaku narasumber, Trainer LKPPI (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Indonesia) Syamsul Ramli mengatakan, dalam sosialisasi ini pihaknya akan memfokuskan pada peran dan fungsi para pihak yang terlibat dalam pengadaan barang dan jasa. Lantaran dengan tidak memahami peran dan fungsi secara baik, menurut Syamsul Ramli akan berujung pada melampaui kewenangan sehingga akan memicu korupsi akibat penyalahgunaan kewenangan tersebut.
“Salah satu hal yang menjadi titik rawan kurupsi adalah penyalahgunaan kewenangan. Nah kalau di lapangan, penyalahgunaan kewenangan itu kadang – kadang muncul bukan karena kesengajaan, melainkan karena ketidaktahuan,” jelas Syamsul Ramli yang juga menjabat sebagai Dewan Penasehat Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia (IFPI). [Ms]
