BENGKULU SELATAN, PB – Mantan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Jani Hairin angkat bicara terkait polemik lahan Lapter II. Politisi Partai Persatuan Pembangunan ini menyayangkan dan menyalahkan Mantan Bupati Bengkulu Selatan Salman Rupni.Karena menurut Jani Hairin, pada awalnya tidak ada satupun dokumen yang dimiliki oleh TNI AU atas kepemilikan lahan lapter II, namun sejak ditandatanganinya kesepakatan antara Bupati Bengkulu Selatan kala itu yakni Salman Rupni dan pihak TNI AU, maka TNI AU memiliki kekuatan atas kepemilikan lahan Lapter II.
“Kesepakatan yang ditandatangani itu mungkin sebuah pengakuan dari Bupati Salman atas lahan lapter II adalah milik TNI AU, kesepakatan sekitar tahun 1996 atau 1997, saya tidak tahu persis. Kalau Salman Rupni itu masa jabatannya kalau tidak salah 1994-1999. Perlu diketahui, jauh sebelumnya lahan Lapter II ini tidak masuk dalam daftar asset negara. Namun atas dasar surat yang ditandatngani oleh Salman Rupni lah maka Lapter II sekarang ini sudah masuk dalam asset negara,” tutur Jani Hairin saat ditemui pedomanbengkulu.com di kediamannya, Rabu (26/4/17).
Diceritakan Jani Hairin, ada kesepakatan tidak tertulis antara Salman Rupni dan pihak TNI AU. Yang mana kala itu, Pemerintah kabupaten Bengkulu Selatan hendak membangun kantor Bupati yang saat ini tengah berdiri, akan tetapi terkendala tidak ada lahan.
“Saat itu kesepakatannya, pihak TNI AU akan menyerahkan lahan yang saat ini disebut sebagai Lapter II kepada Pemda BS, namun TNI AU minta kepada pemda BS agar memfasilitasi dan membuatkan sertifikat lahan Lapter I. Dan itu dilakukan oleh Pemda. Itu sertifikat Lapter I itu Pemda BS yang bikinkan. Nah, pas mau mendirikan kantor Bupati ini pun, pemda BS mengeluarkan biaya untuk ganti rugi,” cerita jani Hairin yang saat ini tengah menanti-nanti pelantikan Pergantian Antar Waktu (PAW) DPRD Provinsi Bengkulu asal Partai Persatuan Pembangunan.
Di zaman dirinya menjabat sebagai Wakil Bupati Bengkulu Selatan periode 2004-2009, Jani mengaku setidaknya ada empat kali dirinya melakukan pertemuan dengan pihak TNI AU di Palembang terkait permasalahan lapter II.
“Zaman dulu itu, mungkin pihak TNI AU mau menghibahkan lahan lapter II itu kepada Pemda BS, namun zaman itu kan lahan itu memang belum terdaftar sebagai aset. Jadi dasar TNI AU mau menghibahkannya kepada Pemda itu apa,” analisa Jani.
Mempertegas pernyataan beberapa tokoh sebelumnya, Jani Hairin juga mengatakan bahwa TNI AU berhasil ‘menguasai’ lahan Lapter II tidak lepas dari pengaruh, lobi dan komunikasi anggota DPRD Bengkulu Selatan dari Fraksi ABRI kala itu yakni Gafar. Yang mana Gafar merupakan anggota TNI AU asal Palembang. (Apd)
