BENGKULU, PB - Mari kita Cancut Taliwondo demi segera terwujud pendidikan berkualitas yang merata. Begitulah kutipan penutup pidato Mendikbud yang dibacakan Gubernur Ridwan Mukti saat menjadi inspektur upacara pada Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) di SMK Negeri 6 Kota Bengkulu.
Pemerataan kualitas pendidikan di Provinsi Bengkulu, memang harus digarap dengan kerja ekstra keras. Di tengah kondisi terbatasnya infrastruktur dasar, tidak hanya pemerataan mutu, namun pemerataan guru masih menjadi persoalan.
"Tidak hanya infrastruktur, tapi pemerataan guru serta kelengkapan sarana prasarana pendidikan sedang kita tata," terang Ridwan Mukti usai upacara Hardiknas, Selasa (2/5).
Dikatakan gubernur, pemetaan serta koordinasi oleh dinas pendidikan tingkat provinsi dan kabupaten/kota telah dilakukan. Hal itu guna mengumpulkan data sekaligus menentukan kebijakan yang hendak diterapkan.
Pemprov Bengkulu, lanjut Ridwan, bekerjasama dengan BPPT (Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi) akan lakukan kajian, sehingga tercipta sistem tata kelola pendidikan berbasis teknologi informasi.
"Kita terus mendorong dan upayakan adanya tata kelola pendidikan berbasis IT, ini tindaklanjut dari komitmen e-government," ucapnya dengan menjelaskan rancangan aplikasi e-pendidikan.
Peringatan Hardiknas kali ini, juga diluncurkan penanaman sejuta pohon cabai yang dibagikan ke SMA/SMK se-Provinsi Bengkulu. Diterangkan Kepala dinas pendidikan dan kebudayaan Ade Erlangga, kegiatan tersebut sebagai penerapan konektivitas pendidikan dengan industri melalui pemanfaatan lingkungan sekolah.
"Harapannya kita bisa memberikan sumbangsih, termasuk dalam mengendalikan inflasi," jelas Erlangga.
Mengenai pemerataan pendidikan, Erlangga menegaskan, Pemprov Bengkulu berkomitmen tingkatkan pendidikan yang bermutu serta terjangkau untuk masyarakat.
"Jadi pendidikan yang bermutu tidak hanya berpusat di kota saja, tapi bisa merata. Pendidikan yang bermutu harus bisa diakses semua masyarakat," tegasnya.
Pemerataan distribusi guru, akan di evaluasi pada tahun ajaran baru dengan tetap memperhatikan kesejahteraan pendidik. Tak hanya itu, update data dan koreksi penerima Kartu Indonesia Pintar untuk peserta didik, juga dilakukan.
"Supaya tidak ada penerima KIP yang salah sasaran," ujarnya.
Dijelaskan juga, pada tahun ini setidaknya 80 miliar alokasi dana untuk rehab dan perlengkapan fasilitas sarana sekolah. [Ms]