JAKARTA, PB - Program Indonesia Poros Maritim Dunia terus dikongkritkan. Dalam Rapat Koordinasi Nasional Kemaritiman di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), belum lama ini, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman telah menyusun sejumlah langkah kongkrit untuk mewujudkan program tersebut.Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa pada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, telah melakukan inventarisasi sejumlah potensi yang dapat dikembangkan untuk mewujudkan program tersebut.
Misalnya potensi atas laut, yakni pariwisata bahari, eneri angin, ombak dan gelombang, purifikasi air laut serta industri garam. Sementara potensi dalam laut, yakni perikanan tangkap, perikanan budidaya, rumput laut, udang/lobster, mutiara dan pariwisata seperti snorkling, diving dan lain-lain.
Potensi dasar laut yang dimiliki Indonesia diantaranya pariwisata terumbu karang, seabed mineral, bahan farmasi, harta karun kapal tenggelam. Sementara potensi bawah dasar laut, yakni minyak dan gas, mineral dan bahan farmasi.
"Wisatawan akan diberikan kemudahan untuk masuk, seluruh potensi energi akan dikembangkan, tata ruang laut, wisata bahari dan pesisir, tol laut, pengembangan industri perikanan dan lain-lain merupakan beberapa program yang telah ditetapkan sebagai prioritas nasional. Semua potensi itu bisa dibawa ke Bengkulu. Tentunya tidak akan kita dapatkan kalau kita tidak siap, baik dari sisi persyaratan administrasi, kemampuan birokrasi dan kelengkapan teknis lainnya," kata anggota Komite II DPD RI, Riri Damayanti John Latief.
Pada 2018 mendatang, lanjut Senator termuda Indonesia itu, Pemerintah Pusat telah merancang Rencana Kerja pada berbagai bidang. Diantaranya pengembangan tiga kawasan pariwisata, pemenuhan kebutuhan dasar, pengembangan sarana dan prasarana transportasi, pengembangan lima kawasan khusus, pengembangan tiga kawasan industri, peningkatan ekspor barang dan jasa bernilai tambah tinggi, pembangunan sarana dan prasarana pertanian termasuk irigasi dan lain-lain.
"Guna menerapkan one map policy dan monitoring serta evaluasi data, Pemerintah Pusat bahkan sudah menyiapkan War Room khusus yang dapat digunakan untuk memonitor setiap saat perkembangan berbagai bidang seperti perikanan dan kelautan, pertambangan, pariwisata, kehutanan, lingkungan hidup, dan sebagainya. Ketika kita mendapatkan nilai baik dalam monitoriting tersebut, kita bisa membawa semua program itu ke Bengkulu," ujar Riri.
Riri menyadari, Pemerintah Provinsi Bengkulu tidak bisa bekerja sendirian dalam menarik semua program tersebut ke Bengkulu. Karenanya, sinergisitas, kata Riri, merupakan hal yang mutlak dilakukan, bukan hanya antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, namun juga antara Pemerintah Provinsi dengan anggota DPR RI, DPD RI, dan putra-putri terbaik Bengkulu yang berkiprah di kancah politik nasional.
"Lepaskan ego kelembagaan, lepaskan sekat-sekat kepentingan politik, tinggalkan budaya birokrasi lama yang lamban. Kalau kita bisa berkoordinasi secara efektif melalui berbagai sarana dan prasarana canggih seperti email, bahkan Whatsapp, kenapa kita harus ribet harus menggunakan surat resmi ketika ingin berkoordinasi dan bersinergi," demikian Riri. [MS]
