Aksi mahasiswa yang terjadi sepanjang Mei 1998 (Foto: Muhammad Firman Hidayatullah/Istimewa)[/caption]BENGKULU, PB - Menolak lupa! Pada 1998, sekiranya menjadi saksi bisu sejarah Indonesia. Mei menjadi “bulan hajat” dalam perayaan sukacita sekaligus duka. Mei menjadi bulan berdarah dan kelam bagi mereka yang anti-pemerintahan “tangan besi” Soeharto.
Rangkaian kasus-kasus menghiasi bulan Mei, bahkan jauh sebelum Mei 1998 itu sendiri. Rentetan kasus pelanggaran HAM sudah menghiasi catatan buruk Orde Baru, mulai dari Kerusuhan Massa, Penculikan Aktivis, Trisakti, Talang Sari, Tj. Priok dan puncaknya pada kerusuhan Mei, dimana menjadi titik balik atas pergerakan mahasiswa dan masyarakat yang gerah akan kondisi Indonesia di bawah cengkraman Orde Baru, di mana bisa kita lihat masyarakat, aktivis dan mahasiswa bersatu dimana ini menggambarkan bahwa “ini waktunya”.
Selama Orde Baru, orang-orang yang dinilai lantang anti pemerintah (subversif) merupakan musuh utama negara, karena dianggap berbahaya. Kawan-kawan aktivis pun merasakan bagaimana suasana mencekam ketika mereka menjadi pelarian sampai pada munculnya penculikan aktivis. Penculikan aktivis sendiri dimulai ketika pecahnya Kudeta 27 Juli 1996 atau biasa dikenal dengan Kudatuli.
Kudatuli, merupakan peristiwa kerusuhan antara dua kubu PDI yang waktu itu terpecah menjadi 2 kubu, yakni PDI versi Megawati yang kontra pemerintah dan PDI versi Soerjadi yang pro pemerintah yang terjadi di kantor DPP PDI di Menteng. dalam kerusuhan tersebut tidak sedikit korban berjatuhan, Partai Rakyat Demokratik (PRD) disebut pemerintah sebagai dalang dari kerusuhan ini.
Syarwan Hamid (Menko Polkam) saat itu menjelaskan bahwa PRD jelas-jelas menunjukan kemiripan dengan PKI. Terutama istilah yang digunakan dalam manifesto politik mereka 22 Juli 1996. Selain istilah-istilah mirip PKI, PRD tidak berasaskan Pancasila dan menyerukan rakyat melawan pemerintah.
PRD merupakan induk dari “partai oposisi” yang menginginkan adanya reformasi, jaringan mereka luas salah satu anggota PRD yakni Widji Thukul sekaligus merupakan ketua dari Jaringan Kesenian Rakyat (Jaker), yang merupakan organisasi sayap dari PRD sendiri. kelak aktivis-aktvis PRD ini menjadi buronan pemerintah Orde Baru.
Selama Orde Baru, aktivis-aktivis pro-reformasi masuk dalam blacklist pemerintahan. Beberpa dari mereka diculik disiksa dan sebagian ada yang dikembalikan sebagian lagi tidak ada kabar. Penculikan aktivis sudah dimulai sejak 1997 ketika politik Orba yang sedang menuju titik klimaks chaos.
Beberapa dari mereka yang dikembalikan banyak memilih untuk bungkam. namun, tidak sedikit pula yang berani bersuara membuka tabir kelam peristiwa, di antaranya ada Desmon, Pius Lutrilanang, Nezar Patria dan beberapa orang lainnya yang berani mengungkapkan keluh kesah mereka selama dalam penghilangan paksa tersebut.
Dalam kesaksiannya, Nezar patria mengatakan, “Saya dipukuli tiga hari tiga malam, saya diinterograsi dan ditanya mengenai keberadaan Andi Arief serta hubungan kegiatan saksi dengan Amien Rais dan Megawati Soekarnoputri. Selama itu mereka dikawal dan diberikan perlindungan saksi dari berbagai pihak seperti Komnas HAM, YLBHI, Kontras dan beberapa LSM.
Namun, yang paling getol bergerak ialah KontraS di mana pada waktu itu Munir menjadi tokoh yang paling depan menghadapi pemerintah dalam penuntasan kasus orang hilang. Ia disebut sebagai pahlawan orang hilang.
Kasus orang hilang sendiri mengindikasikan jenderal-jenderal besar ikut serta dalam kasus ini. Beberapa nama terjerat setelah tim TPF yang dibentuk oleh ABRI atas perintah Wiranto yang menjabat sebagai Pangab pada waktu itu. Beberapa nama itu ialah Prabowo Subianto, Muchdi PR, R. Hartono.
Para petinggi ABRI ini menjadi nama yang dicurigai TPF karena awal mula penculikan ini dimulai dari pasukan khusus bentukan Pangkostrad pada waktu itu, Letjen. TNI Prabowo Subianto. Satuan khusus itu dikenal dengan sebutan Tim Mawar. Satuan khusus ini nantinya yang bergerak menculik satu per satu reformis.
Sampai saat ini kasus itu belum tuntas. Peradilan pun hanya mampu memvonis bawahan-bawahan saja, belum bisa menyentuh mereka yang duduk di kekuasaan tertinggi. Tiga belas orang masih dinyatakan hilang yakni Yani Afri, Sonny, Dedi Hamdun, Noval Alkatiri, Ismail, Suyat, Herman Hendrawan, Petrus Bima Anugrah, Abdun Naser, Yadin Muhidin, Hendra Hambali, Ucok Munandar Siahaan, dan Wiji Thukul.
Nasib mereka belum diketahui sampai saat ini, keluarga mereka masih berharap dan menunggu kembalinya para pejuang reformasi. Raga mereka memang tidak terlihat tapi semangat mereka mengalir dalam diri kita. Melalui Aksi Kamisan mereka selalu dikenang, mereka keluarga korban dari kekejaman Orde Baru masih berdiri di depan Istana Negara, untuk menolak lupa. [AM]
Sumber: kumparan
