BENGKULU, PB - Walikota Bengkulu, Helmi Hasan tampak serius dengan kebijakan untuk meningkatkan kesejahtraan RT dan RW di Kota Bwengkulu. Setelah berupaya menaikkan honor dari Rp 250 ribu menjadi Rp 500 ribu, saat ini sarana dan fasilitas RT RW juga akan diberikan sebagai penunjang kerja ditengah masyarakat.Hal ini disampaikannya, dalam rapat bersama Forum Ketua RT se-Kota Bengkulu, di ruang kerja Walikota, Rabu (10/5).
"Begitu juga dengan fasilitas motor. Jadi jangan hanya dilihat dari bentuk kendaraannya saja, tetapi dilihat sejak republik ini berdiri, Ketua RT itu belum pernah mendapat fasilitas. Wajar ketika sekarang motor itu diberikan untuk para RT, itupun bagi ketua RT yang mau saja, kalau tidak mau tidak masalah," kata Helmi usai memimpin rapat.
Menurutnya, peranan RT di tengah masyarakat sangat penting bagi pemerintah daerah, karena sebagai ujung tombak dan perpanjangan tangan pemerintah yang secara langsung berhadap kepada masyarakat setiap saat, kapan pun dan dimanapun.
Terlebih lagi saat ini, pemerintah Kota Bengkulu tengah berupaya mengentaskan persoalan pemukiman kumuh dan kebersihan dilingkungan masyarakat melalui program Bengkuluku BISA, agar predikat Adipura yang pernah diraih Kota Bengkulu dapat terus dipertahankan.
"Nah, kemudian ada juga fasilitas mobil pick up di setiap kelurahan. Dan itu bukanlah mobnas milik kepala lurahnya, tetapi ini fasilitas ditingkat kelurahan untuk melayani masyarakat. Terutama, dalam membuat sampah dari hasil gotong-royong warga, maka ini perlu," jelasnya.
Selain itu, pemerintah kota berniat untuk membangun kantor sekretariat untuk RT, RW dan Ketua Adat, agar memiliki tempat khusus untuk melakukan konsolidasi tatatan RT yang ada di Kota Bengkulu. Sehingga, kinerja RT dari tahun ke tahun dapat terkoordinir dengan baik, hanya saja hal ini masih berupa rencana yang akan segera dilakukan pengkajian secara mendalam agar tidak menjadi masalah dikemudian hari.
Disisi lain, dalam rapat tersebut juga membahas masalah pembangunan, Helmi mengatakan sejak 2013 hingga 2017, pembangunan yang dilakukan pemerintah Kota Bengkulu telah berfokus kepada infrastruktur dasar seperti hotmix, drainase dan sebagainya.
Kedepan, dalam rangka mengendalikan inflasi, mengurangi kemiskinan, dan dalam rangka menciptakan lapangan pekerjaan, maka pemerintah Kota Bengkulu akan fokus kepada infrastruktur padat karya, yang pengerjaan atau pengelolaannya sebagian besar adalah masyarakat di tingkat RT
tersebut.
"Sehingga selain masyarakat mendapatkan perbaikan siring dan jalan, tetapi dia juga dapat bekerja disana. Jadi mereka dapat uang juga bangunan. Dan ketika pembangunan itu dilakukan maka potensi penyusutan tinggi itu bisa diminimalisir. Kemudian, masyarakat juga mendapatkan penghasilan dan inflasi bisa dikendalikan, itu manfaat yang didapatkan oleh pemerintah," papar Helmi.
Menurutnya, hal ini merupakan cara lain yang mendukung untuk mencapai target 50 ribu lapangan pekerjaan. Karena, langkah untuk mencapai target tersebut melalui perguliran dana Samisake sudah dihentikan oleh anggota DPRD Kota, namun dalam hal ini pemerintah daerah tidak kehabisan akal untuk tetap mensejahterakan masyarakat dengan menciptakan peluang lapangan pekerjaan.
"Karena dengan Samisake yang seharusnya Rp 67 miliar itu bisa cepat digulirkan, tetapi karena ada keterlambatan 4 tahun revisi perda belum selesai, sehingga saat ini hanya mampu menyerap 13 orang tenaga kerja, tentu masih ada kekurangan. Maka untuk menutupi kekurangan ini, tidak ada cara lain, infrastruktur kita tetap diangka tertinggi tetapi difokuskan dengan padat karya," tandas Helmi. [Media Center Kominfo Kota Bengkulu]
